JAKARTA – Soliditas partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terlihat dalam dinamika bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai Gerindra mendapat ruang untuk mengusulkan kandidat pendamping Prabowo, sementara partai koalisi lainnya memilih menjaga kesepakatan bersama dan menghormati hak prerogatif Presiden.
Pengamat politik Universitas Pamulang (Unpam), Efriza, menilai sikap tersebut menunjukkan hubungan antarp partai pendukung pemerintah masih terjaga dengan baik. Kesepakatan memberikan kesempatan kepada Gerindra untuk mengusulkan figur cawapres dinilai menjadi cerminan komunikasi politik yang berjalan harmonis di internal koalisi.
Menurut Efriza, partai-partai koalisi telah menunjukkan kesepahaman dengan tidak saling berebut mengajukan kader masing-masing dalam bursa calon pendamping Presiden Prabowo.
“Kalau melihat dinamika bursa calon wakil presiden, berdasarkan kesepakatan dari partai-partai koalisi, mereka menyetujui ataupun memberikan kesempatan kepada Gerindra,” ujar Efriza dalam keterangannya.
Ia melihat, posisi Presiden Prabowo tetap menjadi faktor utama dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya komunikasi dan koordinasi antara Presiden dengan para pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
Dalam situasi tersebut, sikap partai-partai koalisi yang tidak memaksakan kadernya untuk masuk dalam bursa cawapres dinilai sebagai langkah untuk menjaga kebersamaan politik. Sebab, jika masing-masing partai berlomba mengusulkan kandidat, dinamika pencalonan berpotensi berkembang menjadi persaingan terbuka di antara sesama pendukung pemerintah.
Karena itu, memberikan ruang kepada Gerindra sekaligus menghormati kewenangan Presiden dinilai menjadi pilihan yang dapat menjaga hubungan antarkekuatan politik tetap kondusif.
“Partai-partai pun sangat menghargai posisi Presiden dan sangat menghargai prerogatif Presiden,” tegasnya.
Efriza menambahkan, kekompakan koalisi menjadi hal penting agar dinamika pergantian wakil presiden tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Kesamaan sikap antarpimpinan partai diperlukan untuk memastikan komunikasi politik tetap berjalan baik, meskipun terdapat kepentingan dan pertimbangan berbeda di masing-masing partai.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses penentuan cawapres tetap harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi. Partai politik memiliki peran dalam proses politik tersebut, sehingga setiap tahapan pengusulan hingga penetapan figur harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya kesepakatan memberikan ruang kepada Gerindra, dinamika bursa cawapres pengganti Gibran sejauh ini memperlihatkan adanya upaya menjaga keselarasan di antara partai-partai pendukung pemerintah.
Bagi koalisi, menjaga soliditas dan menghormati kewenangan Presiden menjadi bagian penting agar pembahasan mengenai sosok pendamping Prabowo tidak berkembang menjadi persoalan yang memicu gesekan politik di internal pemerintahan.
(Vicky Vadila Muhti – Laporan 8)