JAKARTA – Praktik parkir liar di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikeluhkan pengunjung. Selain menggunakan bahu jalan hingga trotoar, tarif parkir di sejumlah titik juga dipatok tidak seragam, bahkan mencapai Rp20.000 untuk sekali parkir.
Kondisi tersebut membuat pengunjung merasa dirugikan. Mereka harus membayar tarif yang berbeda-beda, meski memarkirkan kendaraan di kawasan yang sama. Persoalan ini pun kembali menjadi perhatian seiring ramainya aktivitas masyarakat di pusat kuliner, perbelanjaan, dan transportasi Blok M.
Berdasarkan pantauan di Jalan Sunan Kalijaga, Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIB, kendaraan roda dua dan roda empat terlihat memenuhi kedua sisi bahu jalan. Sejumlah sepeda motor bahkan terparkir berjajar di atas trotoar yang semestinya digunakan pejalan kaki.
Di sepanjang lokasi tersebut juga tidak terlihat rambu biru berhuruf “P” yang menandakan area parkir resmi. Sementara itu, hanya beberapa juru parkir yang tampak berjaga di sekitar kendaraan.
Salah seorang pedagang setempat, Sari (41), yang bukan nama sebenarnya, mengatakan kepadatan kendaraan biasanya meningkat pada sore hari saat hari kerja. Berbeda dengan akhir pekan, ketika kendaraan sudah ramai sejak pagi.
“Sore kalau hari Senin-Jumat, kecuali hari Sabtu-Minggu. Dari pagi sudah ramai,” ujar Sari saat ditemui di lokasi.
Menurut dia, sebagian besar sepeda motor yang terparkir di sekitar tempatnya berjualan merupakan milik pekerja di kawasan Blok M. Tarif yang dikenakan di titik tersebut relatif sama, yakni Rp5.000 tanpa memperhitungkan lama kendaraan diparkir.
Namun, tarif berbeda ditemukan di area lain, terutama di sekitar pintu masuk Terminal Blok M. Pengunjung yang memarkirkan kendaraan di kawasan tersebut disebut bisa dikenakan biaya hingga Rp20.000.
“Kalau di sini Rp5.000, karyawan semua. Kasihan kalau di sana (menunjuk ke arah pintu masuk dekat Terminal Blok M), sampai kena Rp10.000, Rp15.000, bahkan Rp20.000. Di sana kan sudah beda orang (juru parkir),” tuturnya.
Sari mengaku kerap mendengar keluhan pengunjung yang mampir ke warungnya. Mereka merasa keberatan dengan tarif parkir yang dinilai terlalu mahal dan tidak memiliki keseragaman.
Dia khawatir kondisi tersebut membuat masyarakat enggan kembali berkunjung ke Blok M karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memarkirkan kendaraan.
“Kasihan kan pengunjung yang baru datang, terus kaget tahu harga parkir segitu. Kan orang jadi malas buat datang lagi,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan pengunjung Blok M, Sastro (33). Dia mengaku pernah mengalami langsung mahalnya tarif parkir liar saat memarkirkan kendaraan di bahu jalan kawasan tersebut pada tahun lalu.
Saat hendak meninggalkan lokasi, dia justru diminta membayar Rp15.000. Tarif tersebut membuatnya terkejut karena tidak sesuai dengan perkiraannya.
“Waktu itu pernah tahun lalu, saya parkir di bahu jalan kayak gini, parkir liar ya disebutnya, terus pas saya mau pulang kaget diminta uang Rp15.000,” ujar Sastro.
Dia berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban sesaat. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara rutin agar praktik parkir liar dan penarikan tarif tidak wajar tidak terus berulang.
“Harapannya ya petugas sering memantau ya di sini. Jangan cuma datang sebentar, foto, terus pergi gitu aja,” tegasnya.
Merespons keluhan tersebut, Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan menyiapkan penertiban gabungan di kawasan Blok M. Pengawasan akan difokuskan pada malam akhir pekan, terutama Jumat dan Sabtu malam, ketika aktivitas masyarakat meningkat.
Kepala Sudinhub Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, mengatakan petugas gabungan akan ditempatkan lebih awal di sejumlah titik yang dinilai rawan parkir liar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya gesekan antara petugas dan juru parkir di lapangan.
“Kami sudah sepakat di malam-malam libur, terutamanya malam Sabtu, malam Minggu, kita akan ada gabungan. Kemudian juga kita lebih awal menempati supaya jangan sampai terjadi clash nanti sama yang di lapangan,” jelas Bernad saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).
Selain pengawasan, Sudinhub Jakarta Selatan juga berkoordinasi dengan Unit Pengelola (UP) Parkir. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengakomodasi juru parkir lokal agar dapat diarahkan ke titik parkir resmi atau lokasi binaan.
Dengan skema tersebut, para juru parkir diharapkan dapat masuk dalam pengelolaan parkir yang telah ditentukan pemerintah, bukan memanfaatkan bahu jalan maupun trotoar sebagai tempat parkir.
Bernad juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti sebelum memarkirkan kendaraan. Salah satu caranya dengan memastikan keberadaan rambu biru berhuruf “P” sebagai penanda lokasi parkir resmi binaan UP Parkir.
“Ya kami sebenarnya sudah petakan untuk lokasi parkir mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,” pungkasnya.