web statistic

BGN Soroti Dapur MBG yang Kelebihan Beban

2 Menit Baca
BGN mengevaluasi kapasitas dapur MBG dan memperketat pengawasan SPPG. Dapur tanpa SLHS terancam ditutup untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas makanan. (Ilustrasi: BGN)

MALANG – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar keamanan pangan dan kemampuan produksi.

Dapur yang tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), terancam dihentikan operasionalnya.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan penertiban tersebut merupakan langkah untuk melindungi penerima manfaat sekaligus menjaga mutu makanan yang disalurkan melalui program MBG.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat melakukan kunjungan kerja di Malang, Sabtu (21/11).

“Segala bentuk penyelewengan kami tertibkan. Intinya kami tidak segan-segan, dapur yang tidak sesuai standar, tidak punya SLHS kami tutup, kemudian dapur-dapur melayani penerima manfaat tidak sesuai kapasitas kami grading,” ujar Kepala BGN yang akrab disapa Mas Dar.

Selain persoalan kelayakan sanitasi, BGN juga menyoroti ketidakseimbangan antara kemampuan produksi dapur dan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Setiap SPPG akan dievaluasi berdasarkan kapasitas operasional agar proses memasak, pengemasan, hingga distribusi makanan dapat berlangsung sesuai jadwal.

“Jangan sampai ada dapur yang kecil melayani jumlah terlalu banyak sehingga terjadi delay dalam proses produksi MBG maupun distribusi. Hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan MBG dan permasalahan keamanan pangan,” jelas Mas Dar.

Melalui mekanisme grading, BGN akan mengelompokkan dapur berdasarkan kemampuan pelayanan sehingga jumlah penerima manfaat sesuai dengan kapasitas produksi masing-masing SPPG.

Kebijakan ini diharapkan mencegah keterlambatan distribusi, menjaga kesegaran makanan, serta mengurangi risiko gangguan keamanan pangan akibat beban operasional berlebihan.

BGN memastikan evaluasi dan penertiban SPPG terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjamin setiap penerima manfaat memperoleh makanan bergizi yang aman, layak, berkualitas, dan diterima tepat waktu. (FB)

Share This Article