JAKARTA – Baru 123 hari menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono telah menggerakkan pembenahan besar terhadap delapan sektor strategis dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin BGN pada 22 Juli 2026, Sudaryono mengarahkan perubahan pada tata kelola, pembiayaan, pengawasan, keamanan pangan, hingga pemerataan pelayanan.
Langkah tersebut dikemas melalui transformasi MBG 2.0 yang menitikberatkan pada ketegasan pelaksanaan, transparansi anggaran, integritas pengelola, serta peningkatan kualitas layanan.
Dalam refleksi 100 hari kepemimpinannya, BGN mencatat program MBG telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat dengan dukungan 26.723 dapur terverifikasi.
Besarnya cakupan program membuat penguatan sistem menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaannya tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga menjamin mutu dan akuntabilitas.
Berikut delapan perubahan utama yang menjadi perhatian Sudaryono selama memimpin BGN
1. Bersihkan Tata Kelola dan Berantas Praktik Koruptif
Pembenahan pertama diarahkan pada penutupan celah penyimpangan dalam pengelolaan program MBG, terutama yang melibatkan yayasan dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN memperbarui perjanjian kerja sama dengan yayasan serta mitra pelaksana untuk memperjelas tanggung jawab dan memperkuat pengawasan.
“Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah,” tegas Sudaryono dalam refleksi 100 hari kepemimpinannya, Kamis (29/10).
Selain itu, BGN menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memperkuat pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
2. Ubah Pembiayaan dan Perketat Penggunaan Anggaran
Sektor kedua menyasar mekanisme pembiayaan, termasuk perubahan skema insentif bagi pengelola SPPG.
BGN menetapkan insentif sebesar Rp2.000 per porsi dengan perhitungan berdasarkan jumlah layanan yang diberikan.
Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, efisiensi dan pengembalian anggaran yang dicatat BGN mencapai nilai gabungan Rp44 triliun.
“Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” tegas Sudaryono, Kamis (29/10).
Penguatan disiplin pelaporan keuangan juga dilakukan agar penggunaan dana negara lebih terukur tanpa mengurangi standar kualitas makanan bagi penerima manfaat.
3. Digitalisasi Pengawasan dari Pengadaan hingga Distribusi
Pengawasan konvensional mulai diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memantau seluruh rantai pelaksanaan MBG.
BGN mengembangkan tujuh modul digital yang mencakup tahapan pengadaan bahan pangan hingga pendistribusian makanan.
Salah satu langkahnya adalah uji coba digitalisasi transaksi pembelian melalui ekosistem Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).
“Kita sudah memiliki 40 dapur yang menjalankan uji coba dan sekitar 400 pemasok yang terlibat,” ungkap Sudaryono, Jumat (30/10).
Penerapan sistem secara menyeluruh ditargetkan mulai Januari 2027 untuk memperkuat transparansi transaksi sekaligus mencegah manipulasi harga.
4. Tegakkan Standar Keamanan Pangan SPPG
Keselamatan penerima manfaat menjadi salah satu prioritas yang tidak dapat dikompromikan dalam pelaksanaan MBG.
BGN mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.999 SPPG pada 7 September 2026 karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini SLHS bukan kok kemudian syarat administrasi, bukan! ini syarat mutlak,” tegas Sudaryono, Rabu (5/8).
Kebijakan tersebut menegaskan bahwa setiap dapur harus memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sebelum menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
5. Evaluasi Ulang Sasaran Penerima MBG
BGN juga mengubah pendekatan penentuan penerima manfaat dengan melakukan sinkronisasi data bersama kementerian dan lembaga terkait.
Hasil evaluasi menyebabkan 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima program karena dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.
“Jadi ada 1.600-an kami exclude karena ini sekolah-sekolah memang sekolah mampu,” jelas Sudaryono, Sabtu (31/10).
Penyesuaian sasaran tersebut bertujuan mengarahkan anggaran negara kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
6. Perluas Jangkauan hingga Wilayah 3T
Pemerataan layanan menjadi agenda berikutnya, terutama untuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
BGN memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan kebutuhan intervensi gizi tinggi, termasuk daerah yang memiliki tantangan geografis dan akses pelayanan.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan,” ujar Sudaryono, Kamis (6/8).
Perluasan jaringan dapur dilakukan melalui aktivasi 480 SPPG pada 2 Oktober dan dilanjutkan dengan 980 SPPG pada 14 Oktober 2026.
Langkah tersebut diharapkan memperkecil kesenjangan akses makanan bergizi antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
7. Standarkan Kapasitas Dapur dan Kembangkan Prasmanan
Penataan berikutnya menyasar kemampuan produksi masing-masing SPPG agar sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
BGN mulai menerapkan sistem pemeringkatan atau grading untuk mengukur kapasitas dan standar operasional dapur, dengan tahap awal menyasar wilayah Pulau Jawa.
“Kami berharap tidak ada lagi kemudian rebutan penerima manfaat,” kata Sudaryono, Kamis (1/10).
Melalui sistem tersebut, distribusi beban pelayanan diharapkan lebih merata sehingga tidak terjadi penumpukan penerima manfaat pada dapur tertentu.
BGN juga mendorong inovasi penyajian makanan melalui sistem prasmanan dengan target penerapan di 5.000 hingga 10.000 dapur sampai akhir 2026.
8. Buka Ruang Pengaduan dan Libatkan Masyarakat
Perubahan terakhir berkaitan dengan transparansi dan keterlibatan publik dalam mengawasi pelaksanaan program MBG.
Sudaryono membuka tiga saluran pengaduan melalui PO Box agar masyarakat dan berbagai kelompok pemangku kepentingan dapat menyampaikan laporan maupun masukan.
“Kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan dan pengaduan dari berbagai pihak,” ujar Sudaryono, Jumat (7/8).
Partisipasi masyarakat diharapkan menjadi mekanisme pengawasan tambahan sekaligus sarana untuk mendeteksi persoalan yang terjadi di lapangan.
MBG 2.0 Menjadi Arah Pembenahan Program Nasional
Delapan sektor pembenahan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Sudaryono di BGN tidak hanya diarahkan pada perluasan jumlah dapur dan penerima manfaat.
Transformasi MBG 2.0 justru menempatkan kualitas pengelolaan, keamanan pangan, efisiensi anggaran, dan ketepatan sasaran sebagai fondasi keberlanjutan program.
Dengan cakupan pelayanan yang telah melibatkan puluhan juta masyarakat, konsistensi pengawasan dan evaluasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
BGN diharapkan mampu memastikan setiap tahapan program berjalan transparan, setiap dapur memenuhi standar, dan setiap anggaran memberikan manfaat optimal.
Pembenahan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. (FB)