web statistic

Pramono Bakal TIndak Tegas Pelanggar UMP

2 Menit Baca
(Dok Photo IST)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027. Pemprov DKI Jakarta memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum yang ditetapkan sekitar Rp6,1 juta tersebut.

Pramono mengatakan, perusahaan tidak boleh mengabaikan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta siap mengambil langkah tegas.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026). Ia merespons penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi landasan penetapan UMP Jakarta 2027.

Pramono mengakui, menentukan besaran upah minimum bukan perkara sederhana. Sebab, terdapat perbedaan kepentingan antara pekerja yang menginginkan upah lebih tinggi dan pengusaha yang harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Menurutnya, kesepakatan mengenai besaran UMP juga tidak selalu bisa memuaskan seluruh pihak. Karena itu, pemerintah harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan.

“Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan nggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berupaya mengambil pendekatan moderat dan rasional dalam menentukan kebijakan pengupahan tersebut. Pramono menilai keputusan yang diambil merupakan jalan terbaik di tengah perbedaan pandangan antara kalangan buruh dan pengusaha.

Meski demikian, ia menekankan bahwa ketentuan UMP yang telah ditetapkan harus dijalankan oleh seluruh perusahaan sesuai aturan.

“Maka dengan demikian, menurut kami, itu sudah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” tegas Pramono.

Pemprov DKI Jakarta pun memastikan tidak akan membiarkan perusahaan mengabaikan ketentuan pengupahan yang berlaku pada 2027.

Vicky Vadila Muhti – (Laporan8)

Share This Article