web statistic

BGN Larang SPPG Gunakan Beras SPHP dan Minyakita

3 Menit Baca
Tegakkan SOP MBG, BGN Larang Dapur SPPG Gunakan Beras SPHP dan Minyakita. (Foto: BGN)

JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) memperingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun Minyakita untuk memasak menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penggunaan kedua komoditas tersebut dinyatakan melanggar ketentuan operasional program.

Kepala BGN Sudaryono menyebut larangan itu bertujuan menjaga ketersediaan bahan pangan bersubsidi agar tetap dapat diakses masyarakat sesuai sasaran kebijakan pemerintah. Beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang mendapat dukungan pemerintah untuk membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.

Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Ia mengatakan, aturan mengenai larangan penggunaan kedua produk tersebut telah diberlakukan sejak awal dirinya memimpin BGN.

“Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG,” ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar.

Ia menjelaskan, kebijakan harga khusus pada beras SPHP dan Minyakita diberikan pemerintah untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dengan demikian, komoditas tersebut harus digunakan sesuai tujuan awal kebijakan dan tidak dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.

“Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh,” tegasnya.

Untuk mengawasi penerapan aturan tersebut, BGN mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan apabila menemukan dapur SPPG yang menggunakan beras SPHP atau Minyakita. Sudaryono secara khusus meminta awak media dan masyarakat yang mengetahui dugaan pelanggaran agar segera menyampaikan informasi kepada BGN.

Laporan dapat disampaikan melalui surat, email, maupun pesan WhatsApp. BGN akan menindaklanjuti informasi yang diterima dan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap SOP program.

“Kalau awak media atau netizen menemukan, tolong lapor sama saya, kita sanksi dia. Karena itu sudah jelas, di SOP-nya jelas,” ungkapnya.

Sudaryono menambahkan, penertiban penggunaan bahan baku menjadi salah satu fokus pembenahan tata kelola MBG. Menurutnya, pengawasan program harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga proses pengolahan makanan, sehingga kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat tetap terjaga.

Ia memastikan BGN tidak akan mengabaikan persoalan yang ditemukan selama program berjalan. Setiap masalah, kata dia, harus dihadapi dan diselesaikan melalui langkah perbaikan agar pelaksanaan MBG semakin tertib.

“Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan,” pungkasnya.

Share This Article