JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dari penanganan tersebut, sebanyak 238 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 510 orang teridentifikasi sebagai korban, termasuk 62 anak-anak.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, pengungkapan ratusan kasus tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat pemberantasan perdagangan orang.
Menurutnya, penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan masyarakat melalui pendekatan yang humanis.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Polri Catat 62 Anak Jadi Korban Perdagangan Orang
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengungkapkan, dari 510 korban TPPO yang terdata selama periode KRYD, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 lainnya masih berusia anak-anak.
Berdasarkan komposisi korban, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
Nurul menjelaskan, proses penindakan terhadap pelaku dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan serta perlindungan korban dan saksi.
“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Nurul.
Dalam pengembangan perkara, penyidik menemukan berbagai keterlibatan tersangka dalam jaringan perdagangan orang. Mereka memiliki peran sebagai perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.
Polri masih mengembangkan penyidikan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain, khususnya pengendali jaringan dan orang-orang yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan manusia tersebut.
Pengiriman PMI Ilegal Dominasi Modus TPPO
Dari berbagai modus perdagangan orang yang terungkap, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi kasus terbanyak dengan persentase mencapai 42 persen.
Sementara itu, eksploitasi seksual terhadap orang dewasa menempati urutan berikutnya dengan persentase 38 persen. Modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, perekrutan anak buah kapal (ABK), hingga penawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran.
Selain penegakan hukum, Polri memperkuat langkah pencegahan melalui program edukasi Rise and Speak. Sepanjang 13–19 November 2026, program tersebut telah dilaksanakan melalui 279 kegiatan yang melibatkan 47.550 peserta.
Kegiatan edukasi menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari perempuan, anak-anak, pencari kerja, hingga masyarakat di daerah yang memiliki potensi kerawanan perdagangan orang.
Sebanyak 84 Korban TPPO Telah Dipulangkan
Upaya Polri dalam menangani TPPO juga mencakup pemulihan kondisi korban setelah berhasil ditemukan. Selama periode KRYD, sebanyak 84 korban telah dipulangkan melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.
Lembaga yang dilibatkan dalam penanganan lanjutan tersebut antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI atau Kementerian P2MI.
Pendampingan diberikan sesuai kebutuhan korban, termasuk penyediaan tempat penampungan sementara, rehabilitasi sosial, layanan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
Nurul menegaskan, proses penanganan tidak boleh berhenti setelah korban berhasil diselamatkan. Pemulangan dan pemulihan sosial menjadi bagian penting agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.
Polri Koordinasi dengan Interpol untuk Lacak Almisri
Dalam perkembangan penanganan perkara lainnya, Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri juga terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk menindaklanjuti pencarian Almisri setelah diterbitkannya Red Notice oleh Interpol.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan Almisri dan mendukung proses pencarian yang masih berlangsung.
Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri menjalankan fungsi pembinaan dan memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara.
Nurul sekaligus meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan perdamaian dalam kasus tersebut. Ia memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.
Polri Dalami Modus Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, data 62 anak korban TPPO merupakan hasil kompilasi penanganan perkara dari berbagai wilayah di Indonesia.
Polri masih berkoordinasi dengan masing-masing kepolisian daerah (Polda) untuk memeriksa perkembangan penanganan dan memastikan kondisi terkini para korban.
Terkait modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai tentara bayaran, Yolanda menyebut perkara yang telah ditangani Polri sejauh ini berkaitan dengan keberangkatan sejumlah WNI ke Rusia.
Para korban diketahui berasal dari beberapa daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan WNI ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum masuk dalam perkara yang secara resmi ditangani Polri.
Menyikapi berbagai modus tersebut, Polri mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun mekanisme pemberangkatan.
Masyarakat diminta memeriksa legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, memastikan kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan paspor atau dokumen pribadi kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Melalui pelaksanaan KRYD, Polri menegaskan pemberantasan TPPO akan terus dilakukan melalui penindakan hukum, edukasi pencegahan, dan perlindungan korban. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memutus jaringan perdagangan orang, tetapi juga mencegah munculnya korban baru di berbagai wilayah Indonesia.