Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan aliran uang kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam perkara dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Penelusuran tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan komunikasi antara Anom dan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah (Jateng).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan aliran uang tersebut masih didalami penyidik, termasuk kemungkinan adanya pengondisian terhadap hasil pemeriksaan atau audit keuangan di Kabupaten Pemalang.
“Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” terang Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Untuk mendalami dugaan tersebut, penyidik KPK turut memeriksa mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah. Pemeriksaan dilakukan guna mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan pengaturan hasil audit.
Budi menyebut dugaan aliran uang dalam perkara Pemalang memiliki kemiripan dengan kasus suap pengaturan hasil audit BPK yang pernah diusut KPK di Kabupaten Muara Enim. Penyidik kini menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak BPK di tingkat pusat maupun daerah.
“Dugaannya demikian (pihak BPK RI sama dengan kasus Kabupaten Muara Enim). Jadi soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?” ungkap Budi.
Ia menegaskan, penyidikan kasus Muara Enim sebelumnya juga tidak hanya menyasar pihak BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tetapi turut menelusuri keterlibatan pihak di tingkat pusat.
“Ya, oleh karena itu di perkara Muara Enim, penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti kepada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat,” imbuhnya.
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit di Pemalang
Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi HR, telah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Anom Widiyantoro. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan pengaturan hasil audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Untuk perkara Pemalang hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saudara AL yang juga merupakan kepala perwakilan BPK Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Rabu (11/11).
KPK menduga modus pengaturan audit di Pemalang memiliki pola serupa dengan perkara korupsi yang pernah terjadi di Kabupaten Klaten. Dalam kasus tersebut, penyidik menemukan dugaan adanya dropping atau pengondisian temuan audit BPK terhadap sejumlah pemeriksaan yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah.
“Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten. Bahwa ada dropping temuan BPK untuk beberapa audit yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Klaten, ini ada dugaan juga dilakukan di Pemalang,” ungkapnya.
Budi menambahkan, pemeriksaan terhadap Ahmad Luthfi HR merupakan tahap awal. Penyidik masih akan menggali lebih jauh dugaan pengaturan temuan audit di Kabupaten Pemalang.
“Ini masih pemeriksaan pertama untuk saudara AL dalam perkara Pemalang, juga masih akan terus didalami terkait adanya dugaan pengaturan temuan audit BPK di Kabupaten Pemalang ini seperti apa,” tutupnya.
Empat Tersangka dalam Perkara Pemalang
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni:
- Anom Widiyantoro (AWI), Bupati Pemalang.
- Mohamad Haris (GHA), pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Bupati.
- Lilik Budi Suprianto (LBS), pihak swasta.
- Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), staf administrasi KPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya mengungkap dugaan pemerasan yang dilakukan Anom melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris. Dari praktik tersebut, uang yang diduga dikumpulkan mencapai Rp1,98 miliar.
Uang yang terkumpul diduga salah satunya digunakan untuk mengurus perkara di KPK melalui Lilik Budi Suprianto. Lilik merupakan ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto, yang bekerja sebagai staf administrasi di KPK.
Lilik diduga mengaku dapat membantu mengurus perkara di KPK dengan memanfaatkan posisi anaknya yang bekerja di lembaga antirasuah tersebut. Dugaan aliran uang kepada pihak BPK dalam perkara Pemalang kini menjadi bagian dari penelusuran lanjutan KPK.