JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) DPR RI menuntaskan pembahasan 10 persoalan utama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan penyelesaian tersebut setelah Panja mengkaji 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Pembahasan mencakup berbagai aspek, mulai dari substansi hukum, prosedur perampasan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), hingga pengelolaan aset hasil kejahatan.
Habiburokhman menjelaskan terdapat 160 DIM tetap dan 18 DIM yang memuat substansi baru dalam proses pembahasan tersebut.
“Pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Investasi Bodong hingga Kejahatan Digital Jadi Sasaran
Salah satu perkembangan penting dalam pembahasan RUU ini adalah perubahan judul yang secara tegas mencantumkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Cakupan pengaturan juga diperluas untuk menjangkau aset yang berkaitan dengan kejahatan berbasis teknologi informasi.
Sasaran tersebut termasuk hasil penipuan investasi bodong dan aktivitas perdagangan saham ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Dengan perluasan tersebut, mekanisme perampasan aset diharapkan tidak hanya berfokus pada hasil korupsi, tetapi juga kekayaan yang berasal dari berbagai tindak pidana.
10 Pokok Penting yang Sudah Dibahas Panja DPR
Berikut rangkuman 10 substansi utama RUU Perampasan Aset yang telah diselesaikan pembahasannya oleh Panja DPR RI.
- Perubahan Judul dan Prinsip Hukum
RUU mengalami penyesuaian nomenklatur dengan mengedepankan asas akuntabilitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap HAM.
- Perluasan Objek Perampasan
Pengaturan mencakup kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk kekayaan yang berasal dari penipuan investasi dan tindak pidana lainnya.
- Perampasan Aset Tidak Menghapus Hukuman Penjara
Penyitaan kekayaan hasil kejahatan tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana pelaku, termasuk kemungkinan hukuman mati bagi tindak pidana yang memenuhi ketentuan hukum.
- Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana
RUU mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture, mulai dari pemblokiran, proses perampasan, hingga pelaksanaan eksekusi aset.
- Perlindungan Hak Pihak Ketiga
Pihak yang memperoleh atau menguasai aset dengan iktikad baik tetap mendapatkan perlindungan melalui mekanisme pembuktian yang berimbang.
- Pengembalian Aset kepada Korban
Pemulihan kerugian korban menjadi salah satu perhatian melalui pengaturan prioritas pengembalian aset yang berhasil dirampas.
- Pengelolaan Aset Secara Profesional
Diperlukan badan yang memiliki kompetensi untuk menangani penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, hingga penjualan aset hasil perampasan.
- Pengawasan oleh Lembaga Independen
RUU mengatur keterlibatan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan proses perampasan berjalan sesuai ketentuan.
- Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan
Penggunaan kewenangan aparat penegak hukum dibatasi melalui aturan pengaman agar proses perampasan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.
- Digitalisasi Pengelolaan Aset
Pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap aset yang dikelola negara.
DPR Serap Aspirasi Masyarakat dan Pakar
Habiburokhman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya mengandalkan pandangan internal DPR, tetapi juga mempertimbangkan masukan masyarakat dan kalangan ahli.
Penyerapan aspirasi tersebut bertujuan menghasilkan regulasi yang partisipatif, memiliki landasan hukum kuat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu tujuan penting regulasi ini adalah memperkuat upaya pemulihan kerugian negara sekaligus memastikan korban tindak pidana memperoleh haknya.
Tuntasnya pembahasan 10 pokok persoalan menjadi perkembangan penting dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset.
Meski demikian, penyelesaian pembahasan Panja belum dengan sendirinya berarti RUU tersebut telah resmi menjadi undang-undang karena masih harus melalui tahapan legislasi berikutnya. (FB)