JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) 2026. Kampanye ini digelar melalui roadshow di 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada 19 November hingga 10 Desember 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) bersama Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta tersebut melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kolaborasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan.
Mengusung tema ‘Jakarta Kota Global yang Aman dan Berkeadilan bagi Perempuan dan Anak’, kampanye tersebut membawa pesan ‘Cegah Kekerasan, Lindungi Penyintas, Tegakkan Keadilan’. Melalui pesan ini, masyarakat didorong untuk turut mengambil peran dalam memutus rantai kekerasan, mulai dari mengenali tanda-tanda kekerasan hingga berani melaporkannya.
Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian penting dari komitmen Jakarta untuk mewujudkan kota global yang tidak hanya unggul dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menjamin keamanan, kesetaraan, serta pemenuhan hak seluruh warganya.
Menurut Dwi, pencegahan kekerasan harus dilakukan sejak dini. Selain itu, penyintas perlu mendapatkan dukungan yang aman tanpa stigma, sedangkan korban harus memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan.
“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pencegahan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi, tetapi perlu diperkuat melalui edukasi, kepedulian, dan keberanian masyarakat untuk mengenali serta melaporkan indikasi kekerasan sejak dini,” ujar Dwi, Jumat (20/11/2026).
Urgensi penguatan pencegahan tersebut juga terlihat dari data kasus kekerasan yang ditangani Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (Pusat PPPA) Provinsi DKI Jakarta. Jumlah kasus tercatat terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2023, terdapat 1.682 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani. Angka tersebut naik menjadi 2.041 kasus pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 2.269 kasus pada 2025.
Sementara itu, sepanjang 1 Januari hingga 12 November 2026, Pusat PPPA DKI Jakarta telah menangani 2.210 korban kekerasan.
Dwi menjelaskan, peningkatan jumlah kasus yang tercatat tidak serta-merta menggambarkan kenaikan kejadian kekerasan dalam proporsi yang sama. Menurut dia, kondisi tersebut juga dapat menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan perlindungan serta meningkatnya keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialami.
Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak kasus kekerasan yang berpotensi tidak terungkap. Sejumlah korban masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rasa takut dan malu hingga ancaman serta stigma dari lingkungan sekitar.
“Meski demikian, kekerasan masih berpotensi tidak terungkap karena korban menghadapi rasa takut, malu, ancaman, maupun stigma dan sikap menyalahkan korban,” katanya.
Karena itu, melalui kampanye HAKTP 2026, Dinas PPAPP berharap masyarakat semakin memahami berbagai bentuk kekerasan beserta dampaknya. Masyarakat juga diharapkan tidak menyalahkan korban serta mengetahui jalur pengaduan dan mekanisme rujukan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.
Dwi menegaskan, pendampingan terhadap korban harus mengutamakan kerahasiaan, keselamatan, dan martabat penyintas. Dukungan lingkungan sekitar juga diperlukan agar korban merasa aman ketika mencari pertolongan.
“Pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan memperkuat kepedulian dan kolaborasi lintas sektor, Jakarta diharapkan menjadi kota yang semakin aman dan berkeadilan bagi perempuan dan anak,” tandasnya.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat fasilitas penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui Pusat PPPA, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan psikologis, bantuan hukum, penampungan sementara, hingga rujukan dan pemulihan.
Jangkauan pengaduan juga diperluas melalui 44 Pos Pengaduan yang tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu, terdapat 69 Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di sejumlah moda transportasi, yakni LRT, MRT, dan Transjakarta.
Dinas PPAPP juga menyediakan 12 Pos SAPA di perguruan tinggi serta satu Pos SAPA di Terminal Pulo Gebang untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perlindungan.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menyampaikan pengaduan melalui telepon hotline 0813-176-176-22 atau WhatsApp 0852-1786-6445 yang beroperasi selama 24 jam. Layanan Jakarta Siaga melalui nomor 112 juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bantuan.
Tidak hanya mengandalkan fasilitas pemerintah, Dinas PPAPP turut mendorong perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat. Pendekatan ini melibatkan RT/RW, kader PKK, tokoh masyarakat dan agama, pengelola RPTRA, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Mereka diharapkan berperan aktif memberikan edukasi, mencegah kekerasan, mengenali indikasi kasus, memberikan dukungan awal secara aman, hingga menghubungkan korban dengan layanan perlindungan yang sesuai.
Dalam rangkaian roadshow di 50 RPTRA tersebut, Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan materi bertajuk ‘Jakarta Aman bagi Perempuan dan Anak: Suara Warga, Komitmen Bersama’.
Sementara itu, UPTD PPA akan membahas akses layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Jakarta. Adapun perguruan tinggi akan mengangkat tema perubahan cara pandang dan perilaku untuk memutus rantai kekerasan, baik di ruang nyata maupun digital.
Setiap lokasi kegiatan menargetkan sekitar 50 peserta. Mereka berasal dari berbagai unsur masyarakat, di antaranya pengurus RT/RW, tokoh masyarakat dan agama, kader PKK, Dasawisma, Posyandu, pengelola RPTRA, Karang Taruna, organisasi perempuan, kelompok masyarakat, hingga Majelis Taklim.
Pelaksanaan kampanye ini juga melibatkan 13 perguruan tinggi. Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya memperluas edukasi sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.