JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.637 sekolah di berbagai daerah kini tidak lagi tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut karena dinilai memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya secara mandiri.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, sebagian besar sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima merupakan sekolah elite dengan biaya pendidikan relatif tinggi. Menurutnya, evaluasi dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Selain mengevaluasi penerima manfaat, BGN juga membenahi mekanisme operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sudaryono mengungkapkan, pada tahap awal pelaksanaan program, keberadaan penerima manfaat menjadi salah satu persyaratan bagi dapur MBG untuk dapat beroperasi.
Kondisi tersebut, menurut dia, sempat dimanfaatkan oleh sejumlah pengelola dapur yang mendorong sekolah agar bersedia menerima program MBG demi memenuhi persyaratan operasional.
“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua,” ujarnya.
Sudaryono menambahkan, dalam proses penataan tersebut, terdapat sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan bantuan MBG. Sementara itu, terhadap sekolah lainnya, BGN melakukan komunikasi dan evaluasi sebelum mengambil keputusan terkait status penerima manfaat.
Penertiban juga menyasar dapur MBG yang dinilai tidak menjalankan ketentuan program. Sudaryono menyebut BGN telah menutup sejumlah dapur yang melakukan pelanggaran.
“Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” tuturnya.
Melalui evaluasi penerima manfaat dan pengawasan operasional SPPG, BGN berupaya memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih tertib. Penyesuaian tersebut sekaligus diarahkan agar dukungan program pemerintah dapat menjangkau masyarakat dan peserta didik yang lebih membutuhkan.