web statistic

Hari Anak Internasional, KPAI Perkuat Kolaborasi

5 Menit Baca
(Dok Photo IST)

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong penguatan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri digital untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Langkah ini dinilai penting agar pemenuhan hak serta perlindungan anak dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, peringatan Hari Anak Internasional atau World Children’s Day pada 20 November 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya, tumbuh dengan sehat, serta memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan.

Menurut Jasra, perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan ketika terjadi kasus kekerasan atau pelanggaran hak. Upaya pencegahan, deteksi dini, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat perlu diperkuat agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik maupun mentalnya.

Berdasarkan catatan pengawasan KPAI sepanjang 2025, terdapat 2.031 laporan pelanggaran hak anak dengan jumlah anak terdampak mencapai 2.063 orang. Data tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat sistem perlindungan anak, mulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat negara.

“Pertanyaan penting pada Hari Anak Internasional ini adalah apakah setiap anak Indonesia sudah merasa aman, didengar, dihargai, dan mendapatkan hak-haknya? Jangan sampai kita baru hadir ketika anak telah menjadi korban. Perlindungan anak harus dimulai dari pencegahan, deteksi dini, dan keberanian seluruh pihak untuk bertanggung jawab,” ujar Jasra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Untuk membangun ekosistem yang ramah anak, Jasra menyoroti empat aspek yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan utama dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan.

Keluarga diharapkan mampu menghadirkan pola pengasuhan yang mengedepankan komunikasi hangat, keteladanan, serta disiplin positif. Dengan demikian, kebutuhan anak tidak hanya terpenuhi dari sisi material, tetapi juga mencakup perhatian dan dukungan emosional.

Kedua, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak. Sekolah maupun pesantren diharapkan menjadi tempat yang mendukung proses belajar sekaligus melindungi peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual maupun perundungan.

Jasra juga menekankan pentingnya membangun budaya positif di lingkungan pendidikan dengan menghindari penyalahgunaan relasi kuasa, termasuk praktik senioritas yang berpotensi merugikan anak.

Ketiga, memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuan, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi daring, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Karena itu, KPAI mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Implementasi aturan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama orang tua, pemerintah, dan perusahaan teknologi. Kolaborasi diperlukan agar ruang digital dapat memberikan manfaat bagi anak sekaligus meminimalkan berbagai risiko yang mungkin muncul.

Keempat, memberikan ruang lebih luas bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pembangunan. Menurut Jasra, pandangan anak perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.

Perhatian juga perlu diberikan kepada kelompok anak yang membutuhkan dukungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga prasejahtera, serta anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil.

Selain empat fokus tersebut, KPAI mendorong penguatan tujuh agenda strategis perlindungan anak nasional. Agenda itu meliputi penguatan kebijakan dan penganggaran yang berpihak kepada anak, optimalisasi upaya pencegahan sejak dini, serta penguatan kelembagaan KPAI bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Agenda lainnya mencakup penyediaan layanan pemulihan korban secara terpadu, pengawasan terhadap tanggung jawab industri digital, perluasan ruang partisipasi anak, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.

Dalam hal ini, dunia usaha, organisasi keagamaan, dan media massa juga diharapkan mengambil peran dalam mendukung upaya perlindungan anak. Keterlibatan berbagai sektor tersebut dinilai penting agar perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, tetapi menjadi gerakan bersama.

Jasra menegaskan, keberhasilan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 juga berkaitan erat dengan kualitas tumbuh kembang generasi muda saat ini. Pembangunan nasional, menurut dia, perlu berjalan seiring dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

“Investasi terbesar bangsa adalah memastikan anak-anak tumbuh tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, serta memiliki ruang untuk berpartisipasi. Kita tidak boleh mewariskan kekerasan dan pengabaian kepada generasi berikutnya,” ucapnya.

Melalui peringatan Hari Anak Internasional 2026, KPAI mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen dan kerja sama dalam membangun sistem perlindungan anak yang terukur dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan setiap anak Indonesia memperoleh lingkungan yang aman, mendapatkan hak-haknya secara setara, serta memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi masa depan bangsa.

Share This Article