web statistic

BGN Kembalikan Rp44 Triliun ke Kas Negara

5 Menit Baca
Sudaryono Ungkap MBG 2.0 Kembalikan Rp44 Triliun ke Kas Negara. (Foto: BGN)

JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) berhasil mengembalikan anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara melalui pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam transformasi MBG 2.0. Pengembalian tersebut dilakukan melalui evaluasi kebutuhan pembiayaan, perubahan skema insentif mitra, hingga penarikan dana yang belum digunakan oleh dapur MBG yang belum beroperasi.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

Menurut Sudaryono, pembenahan sistem pengelolaan anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui evaluasi tersebut, BGN melakukan penyesuaian terhadap sejumlah komponen pembiayaan yang sebelumnya dinilai perlu diperbaiki.

“Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar.

BGN Ubah Skema Insentif Mitra SPPG, Target Hemat Rp5,5 Triliun

Salah satu langkah efisiensi dalam transformasi MBG 2.0 dilakukan dengan mengubah mekanisme pemberian insentif kepada mitra pengelola SPPG.

Sebelumnya, mitra mendapatkan insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah ompreng atau wadah makanan yang didistribusikan. Kini, BGN menerapkan skema berdasarkan volume penyaluran, yakni Rp2.000 untuk setiap ompreng.

Selain itu, komponen insentif lainnya yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp3.000 kini dibatasi maksimal Rp3.000. Penyesuaian tersebut diproyeksikan menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp5,5 triliun hingga berakhirnya masa sekolah pada Desember 2026.

BGN juga melakukan penertiban terhadap dana yang belum digunakan oleh sejumlah dapur MBG. Dari langkah tersebut, sekitar Rp480 miliar yang masih tersimpan di rekening SPPG yang belum beroperasi telah ditarik dan dikembalikan ke kas negara.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi penggunaan anggaran agar dana program dapat dialokasikan sesuai kebutuhan operasional dan realisasi pelayanan kepada penerima manfaat.

Sudaryono Tegaskan Mitra MBG Tidak Dijamin Untung Besar

Dalam pembenahan kemitraan, Sudaryono menekankan bahwa pemerintah tetap memberikan kepastian agar mitra penyelenggara SPPG tidak mengalami kerugian. Namun, jaminan tersebut bukan berarti mitra akan memperoleh keuntungan dalam jumlah besar.

Ia menjelaskan, keterlibatan mitra dalam program MBG merupakan bentuk kegiatan usaha atau investasi untuk mendukung program pemerintah. Karena itu, pengelolaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan maksimal.

“Negara menjamin tidak rugi, tapi tidak menjamin dia untung besar-besaran. Ini adalah kegiatan usaha atau investasi yang melaksanakan program pemerintah. Jadi kalau mau untung gede-gedean, ya harus bisnis swasta, tetapi risikonya juga besar,” jelasnya.

Sudaryono menegaskan, penyesuaian insentif dan pembiayaan diperlukan agar kemitraan tetap berjalan secara sehat sekaligus menjaga efisiensi penggunaan uang negara.

BGN Perketat Pengawasan Dana MBG Melalui Laporan Harian

Selain melakukan penyesuaian anggaran, BGN memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana operasional setiap dapur melalui kewajiban penyampaian Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Laporan tersebut berisi rincian transaksi dan pengeluaran, mulai dari jenis barang yang dibeli, lokasi pembelian, hingga nominal dana yang digunakan. Data tersebut menjadi instrumen bagi BGN untuk memantau penggunaan anggaran sekaligus mendeteksi kemungkinan penyimpangan atau pengeluaran yang tidak wajar.

Sudaryono memberikan contoh, apabila anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan operasional selama sepuluh hari justru habis dalam tujuh hari, BGN akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab perbedaan penggunaan dana tersebut.

Pengawasan ini dilakukan agar setiap pengeluaran dapat ditelusuri dan disesuaikan dengan kebutuhan riil operasional dapur.

Dalam proses pembenahan, BGN juga mempertimbangkan berbagai masukan dari lembaga pengawas dan aparat penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, serta Kepolisian.

“Segala sesuatu itu adalah bagian dari masukan beberapa pihak, termasuk masukan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP maupun BPK. Kita mengarah ke arah perbaikan, walaupun belum sepenuhnya tertib semua, tetapi ini mengarah ke sana,” pungkasnya.

Transformasi MBG 2.0 Fokus pada Efisiensi dan Transparansi

Melalui transformasi MBG 2.0, BGN melanjutkan pembenahan terhadap sistem pembiayaan, mekanisme insentif mitra, serta pengawasan operasional dapur SPPG.

Pengembalian anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara menjadi salah satu hasil evaluasi yang disampaikan BGN dalam upaya meningkatkan efisiensi program.

Ke depan, penerapan pelaporan penggunaan dana harian dan pengawasan yang melibatkan berbagai lembaga diharapkan dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran MBG.

Dengan pembenahan tersebut, BGN menargetkan program tetap berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat, sekaligus memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.

Share This Article