web statistic

BPJPH Bakal Awasi Produk Halal yang Masuk Lewat Perbatasan

3 Menit Baca
(Dok Photo IST)

JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan Baras menegaskan kesiapan lembaganya dalam menjalankan kewajiban sertifikasi dan inspeksi halal di wilayah perbatasan. Dia menyebut, berbagai koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan.

Pernyataan itu disampaikan Haikal menyusul dinamika pencabutan aturan inspeksi halal di pintu masuk perbatasan (border). Dia menilai, persoalan ketidaksiapan yang menjadi salah satu alasan penundaan kebijakan perlu dilihat secara proporsional, sebab menurutnya BPJPH telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menjalankan aturan tersebut.

Haikal bahkan mengungkap adanya surat yang diterimanya terkait proses pencabutan aturan tersebut. Surat itu, menurut dia, memuat informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan diduga menjadi bagian dari upaya intervensi kalangan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah.

“Bukan dugaan, suratnya sampai ke saya kok, memang intervensi kok. Ini bukan dugaan, malah memang suratnya sampai kok ke saya dengan informasi yang salah,” ujar Haikal kepada Garuda.Tv

Dia menyebut informasi dalam surat tersebut tidak menggambarkan kondisi aktual kesiapan penyelenggaraan jaminan produk halal. Haikal juga menyoroti adanya pihak dari kalangan pengusaha yang dinilainya berupaya memengaruhi keputusan pemerintah dengan menyampaikan informasi yang tidak akurat.

“Ya, dengan informasi yang salah. Itu para pengusaha yang bermain itu,” imbuhnya.

Di sisi lain, Haikal mempertanyakan proses pengambilan keputusan pencabutan aturan inspeksi halal yang dinilainya berlangsung tanpa pembahasan menyeluruh bersama BPJPH. Padahal, lembaga tersebut merupakan otoritas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Menurut dia, sebelum munculnya dinamika pencabutan aturan, BPJPH telah melakukan serangkaian pembahasan intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun kesamaan pemahaman sekaligus memastikan penerapan kewajiban halal di perbatasan memiliki dukungan lintas sektor.

Sejumlah instansi dan lembaga yang dilibatkan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden (KSP), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Ombudsman Republik Indonesia, serta Majelis Ormas Islam (MOI).

Koordinasi tersebut juga melibatkan 87 organisasi kemasyarakatan. Dari rangkaian pertemuan itu, Haikal menyebut seluruh pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan mengenai penerapan kewajiban halal dan mekanisme inspeksi terhadap produk yang masuk melalui wilayah perbatasan.

“Semua sudah sepakat wajib halal dan perlakuan inspeksi halal,” tegasnya.

Haikal menilai kesepakatan lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan kebijakan. Karena itu, dia menegaskan BPJPH pada prinsipnya telah siap menjalankan tugas pengawasan dan memastikan ketentuan jaminan produk halal dapat diterapkan.

Dinamika pencabutan aturan ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya koordinasi antarlembaga dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal. Terlebih, penerapan inspeksi di pintu masuk perbatasan membutuhkan kesiapan serta kesamaan langkah dari seluruh pihak yang terlibat.

Meski demikian, keterangan mengenai dugaan intervensi pengusaha dan informasi yang dinilai tidak akurat tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait, termasuk asosiasi pengusaha maupun instansi yang mengambil keputusan pencabutan aturan. Hal ini diperlukan agar persoalan perubahan kebijakan inspeksi halal di perbatasan dapat diketahui secara utuh. (Achmet)

Share This Article