JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan Baras membalik tudingan soal ketidaksiapan penerapan kebijakan wajib halal dan inspeksi halal di perbatasan (border). Dia menegaskan, persoalan sebenarnya bukan terletak pada kesiapan BPJPH, melainkan para pengusaha yang dinilai belum siap menjalankan ketentuan tersebut.
Haikal secara tegas membantah anggapan bahwa BPJPH belum memiliki kesiapan untuk menjalankan kebijakan wajib halal. Menurutnya, alasan ketidaksiapan lembaga justru digunakan untuk menggiring opini agar penerapan aturan tersebut ditunda.
“Alasannya yang digembuskan itu adalah ketidaksiapan BPJPH. Padahal yang tidak siap pengusaha,” kata Haikal kepada Garuda.Tv Selasa (17/11/2026)
Dia mengungkapkan, BPJPH sebelumnya telah mengikuti serangkaian pertemuan dengan sejumlah kementerian, lembaga, hingga organisasi kemasyarakatan untuk membahas penerapan kewajiban halal dan inspeksi produk di perbatasan.
Pertemuan tersebut berlangsung secara maraton selama tiga hari, mulai Selasa, Rabu, hingga Kamis. Sejumlah pihak yang terlibat di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden (KSP), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Ombudsman, MOI, serta 87 organisasi kemasyarakatan.
Dari rangkaian pembahasan tersebut, Haikal mengklaim telah tercapai kesepakatan mengenai pelaksanaan kewajiban halal dan perlakuan inspeksi halal.
“Semua sudah sepakat wajib halal dan perlakuan inspeksi halal,” ujarnya.
Namun, Haikal menyayangkan keputusan pencabutan aturan yang menurutnya berlangsung terlalu cepat. Dia menilai BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal semestinya dilibatkan sebelum keputusan tersebut diambil.
Bagi Haikal, persoalan wajib halal tidak semestinya hanya dilihat dari sudut pandang kesiapan pengusaha maupun lembaga pemerintah. Ada hak masyarakat yang harus dipenuhi negara melalui kepastian informasi mengenai produk yang beredar.
“Halal ini kan sebenarnya amanah, hak rakyat. Negara berkewajiban melindungi hak,” tuturnya.
Dia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui status kehalalan produk yang dikonsumsi, mulai dari makanan, minuman, hingga obat-obatan. Hak tersebut, menurutnya, harus mendapatkan perlindungan melalui kebijakan yang jelas.
“Masyarakat, dalam hal ini rakyat, berhak untuk mendapatkan informasi tentang halal seluas-luasnya. Baik sisi makanan, minuman, maupun obat,” kata Haikal.
Karena itu, Haikal berharap kebijakan wajib halal dan inspeksi halal dapat kembali diberlakukan setelah seluruh persiapan yang diperlukan dilakukan. Dia menegaskan, persoalan kesiapan pelaku usaha tidak seharusnya mengaburkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kehalalan produk. (Achmet)