web statistic

Haikal Hassan Harap Wajib Halal Mulai Berlaku Januari 2027

3 Menit Baca
(Dok Photo IST)

JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan Baras berharap kebijakan wajib halal dapat mulai diberlakukan pada Januari 2027. Dia meminta pemerintah memberikan kepastian waktu pelaksanaan agar kebijakan tersebut tidak terus tertunda, dengan tetap menyediakan masa persiapan bagi para pelaku usaha.

Haikal mengusulkan masa persiapan selama dua hingga tiga bulan sebelum kewajiban halal diterapkan. Menurut dia, penyesuaian waktu tersebut dapat menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku tanpa harus kembali menggeser pelaksanaan kebijakan.

“Harapannya pemberlakuan wajib halal harus terjadi. Kalau mundur mungkin dua sampai tiga bulan untuk persiapan, sehingga berlaku tahun 2027 Januari ini harapannya,” kata Haikal.

Dia menegaskan, penerapan wajib halal perlu segera direalisasikan agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Kewajiban tersebut berkaitan dengan perlindungan hak konsumen, terutama dalam memperoleh informasi mengenai status kehalalan barang yang dikonsumsi maupun digunakan. Produk yang dimaksud mencakup makanan, minuman, hingga obat-obatan.

Selain mendorong pemberlakuan wajib halal, Haikal juga berharap pemerintah kembali menerapkan Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi halal di wilayah perbatasan atau border.

Menurut Haikal, inspeksi di perbatasan diperlukan untuk memastikan produk yang masuk ke Indonesia telah memenuhi ketentuan kehalalan. Dengan pemeriksaan tersebut, pengawasan terhadap produk dari luar negeri dapat dilakukan sejak memasuki wilayah Indonesia.

“Dan kemudian pemberlakuan kembali Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 untuk melakukan inspeksi,” ujarnya.

Haikal menilai pemeriksaan halal di perbatasan bukan hal baru dalam praktik perdagangan internasional. Dia menyebut sejumlah negara telah menerapkan kebijakan serupa sebagai bagian dari pengawasan terhadap produk yang masuk ke wilayahnya.

“Karena semua negara menerapkan kecuali Indonesia,” tuturnya.

Karena itu, dia berharap pemerintah dapat kembali mempertimbangkan pemberlakuan aturan inspeksi halal tersebut. Menurutnya, pengawasan di perbatasan perlu berjalan beriringan dengan penerapan kewajiban sertifikasi halal di dalam negeri.

Haikal juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mempersiapkan diri sebelum kebijakan wajib halal diterapkan. Masa transisi selama dua hingga tiga bulan diharapkan cukup menjadi ruang penyesuaian agar pelaksanaan aturan dapat berjalan lebih baik.

Melalui penerapan wajib halal dan penguatan inspeksi di perbatasan, BPJPH berharap perlindungan konsumen dapat semakin optimal. Haikal pun berharap Januari 2027 menjadi momentum dimulainya pelaksanaan kebijakan tersebut setelah masa persiapan yang diperlukan. (Achmet)

Share This Article