JAKARTA – Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo menilai sambutan hangat sejumlah pemimpin negara besar terhadap Presiden Prabowo Subianto mencerminkan meningkatnya posisi strategis Indonesia di panggung internasional.
Sorotan tersebut muncul setelah Prabowo mendapat perhatian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping dalam rangkaian forum ASEAN dan APEC.
Dalam Forum ASEAN, Trump memberikan pujian sekaligus menawarkan kerja sama modernisasi militer kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.
Sementara itu, Putin menyampaikan ajakan memperkuat kerja sama ekonomi dalam agenda APEC.
Kedekatan diplomatik tersebut semakin terlihat ketika Prabowo duduk satu meja bersama Putin dan Xi Jinping dalam jamuan makan kenegaraan.
Suryo Prabowo menilai rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bagaimana Indonesia menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah persaingan kekuatan global.
“Keberhasilan merangkul dua kutub kekuatan dunia yang sedang berseteru adalah bukti kelihaian diplomasi yang sulit dibantah,” ungkap Suryo Prabowo dalam unggahan di Instagram, Kamis (19/11/2026).
Namun, ia mengingatkan bahwa sambutan positif dari negara-negara besar juga memunculkan pertanyaan mengenai kepentingan strategis di balik hubungan tersebut.
Menurutnya mata para pengamat kebijakan luar negeri yang skeptis, pujian dari Washington, pelukan hangat dari Moskow dan Beijing sering kali dinilai sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang menjadi rebutan strategis di tengah rivalitas geopolitik.
“Bagi mereka bukan soal apakah Prabowo disambut baik di luar negeri, melainkan seberapa besar imbal balik strategis atau konsesi politik yang harus dibayar Indonesia di balik meja perundingan yang tertutup,” lanjutnya.
Menurutnya, respons terhadap diplomasi Prabowo memperlihatkan dua sudut pandang berbeda dalam menilai keberhasilan hubungan internasional.
Sebagian masyarakat melihat penerimaan para pemimpin dunia sebagai simbol meningkatnya kepercayaan diri dan posisi tawar Indonesia.
Sebaliknya, kalangan ekonom, akademisi, dan oposisi politik lebih menitikberatkan pada hasil nyata berupa investasi, perdagangan, serta konsistensi kebijakan luar negeri.
“Di sisi lain, para ekonom, akademisi, dan oposisi politik cenderung mengukur keberhasilan diplomasi bukan dari hangatnya jabat tangan di forum KTT, melainkan dari realisasi investasi konkret, neraca perdagangan, serta konsistensi sikap Indonesia dalam isu-isu krusial seperti Laut China Selatan atau konflik global,” terangnya.
Suryo menegaskan, perbedaan penilaian terhadap kebijakan diplomasi presiden merupakan bagian wajar dari kehidupan demokrasi.
“Sanjungan dari Trump, ajakan dari Putin dan kehangatan Ci Jinping memang menjadi panggung pembuka yang memikat.”
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan diplomasi tidak cukup diukur dari pujian dan kedekatan dengan pemimpin negara besar.
“Namun ujian sesungguhnya dari diplomasi tersebut baru akan terlihat saat janji-janji kerja sama itu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi kepentingan nasional tanpa membuat Indonesia terjebak dalam pusaran konflik negara-negara adidaya,” pungkas Suryo Prabowo.
Dengan demikian, tantangan diplomasi Indonesia adalah menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan dunia sekaligus memastikan setiap kerja sama memberikan keuntungan konkret bagi kepentingan nasional. (FB)