JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait upaya penelusuran, penyitaan, pengelolaan, hingga pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu memastikan aset hasil kejahatan dapat dikelola secara transparan, profesional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan materi rancangan undang-undang di hadapan peserta sidang. Laporan tersebut menjadi bagian dari tahapan sebelum RUU dibawa ke proses persetujuan dalam rapat paripurna.
Setelah mendengarkan laporan pembahasan, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir terhadap pengesahan RUU tersebut. Persetujuan kemudian diberikan dan ditandai dengan ketukan palu sidang oleh Ketua DPR RI. Puan juga menyampaikan rasa syukur setelah keputusan pengesahan ditetapkan.
10 Poin Penting dalam UU Perampasan Aset
Undang-undang yang baru disahkan ini memuat sejumlah ketentuan penting, mulai dari prinsip hukum, kriteria aset yang dapat dirampas, mekanisme penegakan hukum, hingga pengawasan terhadap pengelolaan aset. Berikut 10 poin utama yang menjadi bagian dari pengaturan UU Perampasan Aset:
1. Mengedepankan prinsip hukum dan perlindungan HAM
Pengaturan perampasan aset didasarkan pada prinsip efektivitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan hak pihak terkait.
2. Mengatur jenis dan kriteria aset yang dapat dirampas
UU ini menetapkan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dikenai perampasan. Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lain, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat.
Contohnya adalah praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang melibatkan banyak korban.
3. Ancaman pidana tetap berlaku bagi pelaku kejahatan
Ketentuan dalam UU Perampasan Aset juga menegaskan keberlakuan ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman tersebut termasuk pidana mati sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperjelas tahapan dan kewenangan perampasan aset tanpa tuntutan pidana
Undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan serta tahapan hukum dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, penetapan putusan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
5. Memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik
Regulasi ini turut memperhatikan hak pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset dengan itikad baik. Perlindungan diberikan melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang memadai bagi pihak terkait untuk mempertahankan haknya.
6. Mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban
Salah satu poin penting lainnya adalah mendorong pengembalian aset hasil tindak pidana secara langsung kepada korban. Selain itu, aset yang berhasil dirampas juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Mengatur pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel
Pengelolaan aset hasil perampasan akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya. Tanggung jawabnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan dilakukan oleh badan independen
Untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan, mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan berada dalam pengawasan badan independen. Pengawasan ini ditujukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan.
9. Mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat
UU ini juga memuat langkah pencegahan agar mekanisme perampasan aset tidak dimanfaatkan sebagai alat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dengan demikian, kewenangan aparat penegak hukum harus tetap dijalankan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.
10. Memanfaatkan teknologi untuk transparansi pengelolaan aset
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi menjadi bagian dari pengaturan dalam UU Perampasan Aset. Sistem pengelolaan berbasis teknologi diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan informasi, memudahkan pengawasan, serta memastikan pertanggungjawaban atas aset yang dikelola.
Memperkuat Upaya Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu langkah DPR RI dalam memperkuat instrumen hukum untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengaturannya mencakup proses perampasan, perlindungan hak pihak ketiga, pengawasan independen, hingga pemanfaatan aset untuk kepentingan korban dan masyarakat.
Dengan adanya regulasi ini, tata kelola aset hasil tindak pidana diharapkan semakin transparan dan akuntabel. Pelaksanaan seluruh ketentuan tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam memastikan mekanisme perampasan aset berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan HAM.