JAKARTA – Pemerintah mempercepat pemulihan sektor pendidikan pascabencana banjir di Sumatra dengan memastikan ribuan sekolah kembali menggelar kegiatan belajar mengajar.
Hingga pekan kedua November 2026, sebanyak 4.922 sekolah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah kembali melayani kegiatan pendidikan.
Di tengah pemulihan tersebut, perbaikan bangunan sekolah terus berlangsung agar siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
1.Sebanyak 4.922 Sekolah Kembali Beroperasi
Seluruh 4.922 satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali menyelenggarakan pembelajaran hingga November 2026.
Saat ini, sebanyak 3.134 sekolah masih menjalani proses revitalisasi untuk memperbaiki kerusakan maupun membangun kembali fasilitas pendidikan.
Sementara itu, 36 sekolah yang harus dipindahkan akibat dampak bencana sudah memasuki tahap pembangunan di lokasi baru.
2. Penyaluran Dana Revitalisasi Tembus 98,8 Persen
Pemerintah telah menyalurkan Rp2,99 triliun dari total anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp3,03 triliun atau setara 98,8 persen.
Seluruh sekolah penerima telah memperoleh pencairan dana tahap pertama, sedangkan 188 sekolah masih menunggu penyelesaian pencairan tahap kedua.
Dari keseluruhan penerima program, sebanyak 2.196 sekolah telah mencatat progres pembangunan antara 95 hingga 100 persen.
Kemajuan paling tinggi terlihat pada jenjang SMA, SMK, dan PAUD, dengan lebih dari 85 persen sekolah telah menyelesaikan pekerjaan fisik di atas 95 persen.
Pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui dua skema, yakni 2.867 sekolah secara swakelola dan 267 sekolah bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat.
Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan revitalisasi sekolah terdampak bencana di Sumatra dapat diselesaikan hingga akhir 2026.
3. Pemulihan Sekolah Pascagempa di NTT
Percepatan perbaikan fasilitas pendidikan juga dilakukan di Nusa Tenggara Timur setelah wilayah tersebut dilanda gempa bumi.
Pemerintah menetapkan 2.119 sekolah sebagai sasaran revitalisasi untuk memulihkan kegiatan pendidikan dan memperbaiki fasilitas yang rusak.
Hingga November 2026, sebanyak 1.084 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan nilai program mencapai Rp1,05 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 642 sekolah sudah menerima pencairan dana tahap pertama dengan total nilai Rp464 miliar.
Sementara itu, 1.035 sekolah lainnya masih menjalani proses penandatanganan perjanjian kerja sama.
4. Bantuan Pendidikan Menjangkau Jutaan Siswa dan Guru
Selain membenahi bangunan sekolah, pemerintah memberikan bantuan langsung untuk menjaga keberlangsungan pendidikan bagi siswa dan tenaga pendidik.
Melalui Program Indonesia Pintar, bantuan telah diberikan kepada 1,58 juta murid dengan total anggaran mencapai Rp1,16 triliun.
Pemerintah juga menyediakan 470.235 paket sarana pembelajaran senilai Rp688,8 miliar serta peralatan praktik bagi 131 SMK senilai Rp410 miliar.
Dukungan pembelajaran turut diperkuat melalui distribusi 2,09 juta eksemplar buku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah terdampak.
Di sisi tenaga pendidik, sebanyak 90.962 guru telah mendapatkan pelatihan dukungan psikososial dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Khusus di NTT, program pendampingan tersebut telah menjangkau lebih dari 10.345 guru dan tenaga kependidikan di 3.621 sekolah yang tersebar di tujuh kabupaten terdampak.
5. Sekolah Aman Bencana Jadi Prioritas
Pemerintah tidak hanya mengejar penyelesaian pembangunan, tetapi juga mendorong peningkatan ketahanan fasilitas pendidikan terhadap risiko bencana.
Melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), sekolah diharapkan memiliki bangunan dan lingkungan belajar yang lebih siap menghadapi ancaman bencana.
Percepatan revitalisasi di Sumatra dan NTT menjadi bagian dari upaya menjaga hak anak untuk memperoleh pendidikan meskipun wilayahnya terdampak bencana. (FB)