web statistic

Era Prabowo, UU Perampasan Aset Disahkan

2 Menit Baca
(Dok Photo IST)

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pengesahan tersebut berlangsung lebih cepat dari target awal yang dijadwalkan pada 15 Desember 2026.

“Harapannya diselesaikan tanggal 15 Desember, namun hari ini tanggal 19 November. Artinya, kurang lebih satu bulan lebih empat hari sebelum target,” kata Puan seusai rapat paripurna.

Puan menjelaskan, proses pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara cermat dan mengikuti prosedur yang berlaku. Pengesahan tersebut juga bukan hasil pembahasan yang terburu-buru, melainkan karena kebutuhan terhadap regulasi tersebut dinilai sudah mendesak.

“Sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disampaikan bukan karena atau terburu-buru. Namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak,” ujarnya.

Menurut Puan, berbagai aspek teknis dalam pembahasan RUU tersebut juga telah diperhatikan. Sejumlah hal yang sebelumnya menjadi perhatian turut diantisipasi sebelum rancangan undang-undang itu disahkan.

Ia berharap kehadiran UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan hukum yang berguna dalam pelaksanaannya.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan rancangan undang-undang tersebut dan ini bisa bermanfaat, berguna. Hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” tuturnya.

Dengan pengesahan dalam rapat paripurna tersebut, proses pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR mencapai tahap akhir setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun.

Share This Article