JAKARTA – DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026).
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mulai pukul 10.18 WIB. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung jalannya persidangan dengan didampingi empat Wakil Ketua DPR.
Mereka yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Seluruh pimpinan DPR tampak hadir di meja utama sebelum rapat dimulai.
Sebelum masuk ke agenda utama, Puan terlebih dahulu menyampaikan laporan kehadiran anggota DPR untuk memastikan terpenuhinya kuorum rapat.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 361 anggota telah menandatangani daftar hadir. Dari jumlah tersebut, 254 anggota hadir secara langsung, sementara lainnya tercatat berhalangan karena sakit maupun alasan lain.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI. Hadir 254 orang dan izin karena berhalangan, sakit dan lain-lain,” kata Puan.
Dengan jumlah kehadiran tersebut, Puan menyatakan kuorum telah terpenuhi sehingga rapat dapat dilanjutkan sesuai ketentuan.
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, hari Kamis tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujarnya.
Setelah menyatakan rapat dibuka, DPR melanjutkan persidangan dengan agenda pengambilan keputusan tingkat II atas RUU Perampasan Aset.
RUU tersebut mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Agenda paripurna kali ini secara khusus diarahkan pada pembahasan pengambilan keputusan untuk menetapkan rancangan regulasi tersebut menjadi undang-undang.