RIAU – WALHI Riau dan Perkumpulan Elang mendesak pemerintah mengembalikan bekas konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) untuk kepentingan pemulihan lingkungan dan masyarakat. Mereka menolak jika lahan yang izinnya telah dicabut itu kembali diserahkan kepada perusahaan lain, termasuk badan usaha milik negara (BUMN).
Desakan tersebut menyusul keputusan Kementerian Kehutanan mencabut izin operasional PT RAPP melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Kamis (19/11/2026).
Pencabutan izin itu didasarkan pada sejumlah pelanggaran lingkungan di wilayah konsesi perusahaan. Pemerintah mencatat empat persoalan utama, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
WALHI Riau menilai keputusan tersebut harus menjadi awal penyelesaian berbagai persoalan lingkungan dan konflik agraria yang selama ini terjadi di wilayah operasional PT RAPP. Sebab, pencabutan izin saja tidak cukup tanpa diikuti pertanggungjawaban perusahaan dan pemulihan kawasan terdampak.
Berdasarkan catatan pemantauan WALHI, kebakaran berulang terjadi di sejumlah areal kerja PT RAPP pada 2015, 2016, 2017, 2020, hingga 2026. Kebakaran terbaru ditemukan di Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.
Persoalan lainnya ditemukan di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. WALHI menyoroti dugaan tidak adanya pemulihan ekosistem secara memadai setelah kebakaran. Kawasan yang seharusnya menjadi prioritas restorasi justru ditanami eukaliptus untuk kepentingan produksi.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, mengatakan pemerintah harus memastikan pencabutan izin tersebut diikuti penegakan hukum dan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan.
Ia menegaskan, pemulihan tidak boleh hanya menyasar kondisi ekologis, tetapi juga harus menyentuh masyarakat yang kehilangan akses terhadap ruang hidup akibat konflik dengan perusahaan.
“Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh,” kata Eko dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).
Eko juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat terdampak dalam menyusun hingga menjalankan program pemulihan. Masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya dinilai perlu dilibatkan agar proses tersebut berlangsung secara partisipatif dan adil.
Sementara itu, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kebijakan pengalihan lahan bekas izin perusahaan kepada badan usaha negara.
Ia secara khusus menolak jika bekas konsesi PT RAPP diserahkan kepada Agrinas maupun Perhutani. Jasmi merujuk kebijakan pemerintah pada Januari 2026 yang mengalihkan 28 izin perusahaan yang telah dicabut kepada badan usaha milik negara.
Menurutnya, pengalihan tersebut justru berpotensi menjauhkan tujuan pencabutan izin dari agenda pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat.
“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu,” tegas Jasmi.
Ia meminta publik turut mengawal proses setelah pencabutan izin agar bekas konsesi benar-benar dimanfaatkan untuk memulihkan lingkungan dan menyelesaikan konflik agraria.
Jasmi mengingatkan, tanpa langkah konkret, pencabutan izin berisiko hanya menjadi kebijakan simbolis yang tidak menyentuh persoalan mendasar di lapangan.
Persoalan pengembalian lahan juga menjadi perhatian Perkumpulan Elang. Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi, meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik tenurial yang melibatkan warga di sekitar wilayah operasional PT RAPP.
Salah satu wilayah yang disoroti adalah Desa Dayun, Kabupaten Siak. Aktivitas perusahaan di Estate Dayun selama ini disebut berkaitan dengan penguasaan ribuan hektare lahan perkebunan milik masyarakat setempat.
Besta menilai pencabutan izin harus menjadi kesempatan untuk memulihkan hak warga yang selama ini terdampak konflik penguasaan lahan.
Ia mendorong pemerintah mempercepat pengakuan dan perlindungan ruang hidup masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS) maupun Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
“Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA,” ujar Besta.
Menurutnya, kedua skema tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan konflik agraria sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan lahan di Riau.
Di luar kasus PT RAPP, WALHI Riau juga meminta Kementerian Kehutanan mengevaluasi sedikitnya 38 konsesi korporasi lainnya di Riau. Areal kerja puluhan perusahaan tersebut teridentifikasi mengalami karhutla sepanjang 2026.
WALHI mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan perusahaan, disertai penegakan hukum dan pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran.
Wilayah yang selama ini terlibat konflik juga diminta dikembalikan kepada masyarakat.
Desakan tersebut menegaskan bahwa agenda pascapencabutan izin PT RAPP tidak hanya berkaitan dengan penghentian operasional perusahaan. Pemerintah juga dituntut memastikan pemulihan kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat di wilayah konsesi yang selama ini dikelola perusahaan.