web statistic

Polda Metro Tegaskan Kasus CAN Berawal dari Aduan Warga

3 Menit Baca

JAKARTA – Polda Metro Jaya menjelaskan perkembangan penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik yang melibatkan pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara berinisial CAN. Meski telah menjalani pemeriksaan penyidik, CAN tidak ditahan dan dipulangkan dengan kewajiban melapor secara berkala.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, perkara tersebut bermula dari laporan seorang warga berinisial DW pada 3 November 2026. Laporan itu berkaitan dengan unggahan akun Facebook Cakra Adi Negara pada 21 Oktober 2026 yang memuat narasi mengenai DW dan persoalan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Merasa dirugikan oleh unggahan tersebut, DW kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk menyampaikan laporan.

Laporan itu selanjutnya ditangani Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan serangkaian tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga pengumpulan alat bukti untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

Dalam perkembangannya, petugas mengamankan CAN pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.20 WIB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan, CAN membenarkan dirinya merupakan pemilik sekaligus pengelola akun Facebook Cakra Adi Negara. Penyidik juga menyita dua unit telepon seluler milik CAN untuk kepentingan pemeriksaan dan pendalaman barang bukti digital.

Setelah menjalani pemeriksaan awal dan proses administrasi penyidikan, penyidik memutuskan tidak melakukan penahanan. CAN kemudian dipulangkan pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 02.10 WIB.

Meski demikian, proses penanganan perkara masih terus berjalan. CAN tetap diwajibkan melakukan lapor secara berkala kepada penyidik sebagai bagian dari tahapan penanganan hukum.

Polda Metro Jaya juga memberikan penjelasan terkait informasi yang beredar mengenai dugaan keterkaitan perkara tersebut dengan sejumlah pejabat negara maupun tokoh publik, termasuk Sufmi Dasco.

Kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara ini berawal dari laporan warga berinisial DW. Proses penyidikan dilakukan berdasarkan laporan tersebut serta fakta dan alat bukti yang dikumpulkan penyidik.

Dengan demikian, kepolisian meminta masyarakat tidak mengaitkan penanganan perkara tersebut dengan pihak lain di luar fakta yang sedang didalami dalam proses penyidikan.

Budi menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara profesional dan proporsional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang terlibat juga memiliki hak yang harus dihormati selama proses hukum berlangsung.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Warga diimbau memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan atau membagikannya kepada publik.

Masyarakat juga diharapkan tidak mudah menyampaikan tudingan yang belum didukung fakta serta tetap menghormati privasi dan perlindungan data pribadi orang lain.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya ruang digital yang sehat, bertanggung jawab, dan menghormati hak setiap warga negara.

Share This Article