JAKARTA – Kabar baik bagi pekerja. Sejumlah pemerintah provinsi mulai menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Hingga Sabtu (21/11/2026), tercatat delapan provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum untuk tahun depan.
DKI Jakarta masih menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan UMP tertinggi. Upah minimum di Ibu Kota ditetapkan sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menyebut proses penetapan UMP di sejumlah daerah masih terus berlangsung sesuai tahapan yang telah ditentukan pemerintah.
“Pemprov ada yang sudah dan sedang menyusun UMP,” ujar Cris, Jumat (20/11/2026).
Daftar UMP 2027 di 8 Provinsi
Berdasarkan besaran yang telah diumumkan, berikut daftar UMP 2027 dari nominal tertinggi hingga terendah:
- DKI Jakarta: Rp6.136.941, naik dari Rp5.729.876 pada 2026.
- Aceh: Rp4.197.000, naik dari Rp3.932.552 pada 2026.
- Riau: Rp4.031.000, naik dari Rp3.708.495 pada 2026.
- Kalimantan Utara: Rp4.027.000, naik dari Rp3.775.243 pada 2026.
- Sulawesi Barat: Rp3.502.000, naik dari Rp3.315.934 pada 2026.
- Jawa Barat: Sekitar Rp3.000.000, naik dari Rp2.317.501 pada 2026.
- DI Yogyakarta: Rp2.725.000, naik dari Rp2.417.495 pada 2026.
- Jawa Tengah: Rp2.655.454, naik dari Rp2.327.386,07 pada 2026.
Dari daftar tersebut, DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi dengan selisih cukup jauh dibandingkan provinsi lainnya. Sementara Jawa Tengah berada di posisi terbawah dari delapan provinsi yang telah mengumumkan besaran upah 2027.
Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK 2027
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya telah menetapkan sejumlah tenggat waktu bagi pemerintah daerah untuk merampungkan penetapan upah minimum 2027.
Berikut jadwal penetapannya:
- 21 November 2026: Batas akhir pengumuman UMP.
- 25 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
- 26 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
- 30 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Dalam menentukan besaran kenaikan upah, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi makro, hingga situasi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Penghitungan tersebut juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Yassierli berharap penetapan upah minimum dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha dan industri.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” tegas Yassierli dalam rapat koordinasi hibrida di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Vicky Vadila Muhti – (Laporan 8)