BOGOR — Persoalan overkapasitas yang membelit industri semen nasional tak bisa diatasi hanya oleh pelaku usaha.
Hal ini ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Solusi Bangun Indonesia Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).
Ia menilai kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah pusat, legislatif, dan pemerintah daerah—merupakan kunci agar industri semen mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global.
Baca Juga
Menurut Novita, selama ini banyak kerja sama antara industri dan pemerintah daerah hanya berhenti di permukaan.
“Masalah seperti over kapasitas ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pelaku industri. Pemerintah pusat, DPR, dan daerah harus turun tangan,” ujar Novita dikutip dari Parlementaria.
Ia menekankan bahwa koordinasi yang solid akan menghasilkan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan industri.
Baca Juga
Novita juga mendorong terciptanya ekosistem industri yang lebih kolaboratif dan partisipatif.
Ia menilai peran legislatif sangat strategis dalam memastikan agar kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah pusat dapat diarahkan pada sektor-sektor industri vital, termasuk semen.
Hal ini menjadi penting, terutama dalam menghadapi perubahan peta persaingan global dan tekanan pasar domestik.
Selain dukungan anggaran, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi yang mendukung dunia usaha.
“Kita harus hadir sebagai fasilitator, bukan penghambat. Apalagi di tengah dinamika ekonomi global yang makin kompleks,” imbuhnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan pengawasan parlemen dalam proses penyusunan regulasi.
Dengan pendekatan lintas sektor dan sinergi yang lebih konkret, Novita optimistis tantangan struktural seperti ketergantungan energi dan ekspansi pasar bisa dijawab dengan solusi jangka panjang.
Politisi yang dikenal vokal dalam isu industri strategis ini memastikan bahwa Komisi VII DPR RI siap menjadi mitra aktif Pemerintah.
“Tentu kami (Komisi VII DPR RI) selalu siap menjadi mitra Pemerintah untuk memastikan regulasi yang diterbitkan dapat menjawab tantangan struktural industri. Termasuk dalam hal pengendalian impor, insentif investasi, dan penguatan pasar domestik,” tegasnya.***
