JAKARTA – Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) menegaskan kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi strategi utama untuk mempercepat pertumbuhan kredit nasional hingga 10 persen pada akhir 2025.
Per Agustus 2025, total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.075 triliun, atau tumbuh 7,56 persen secara tahunan (yoy), menunjukkan potensi akselerasi kredit di kuartal terakhir tahun ini.
“Dampaknya bagi pertumbuhan kredit, kita harapkan kalau di Agustus masih 7 persen, ini kita harap di akhir tahun bisa menuju 10 persen,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, di Jakarta, Kamis.
Penempatan dana tersebut bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan disalurkan ke lima bank anggota Himbara untuk memperkuat likuiditas, yakni Bank Mandiri Rp55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp55 triliun.
Lalu Bank Negara Indonesia (BNI) Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Febrio memaparkan, hingga 9 Oktober 2025, penggunaan dana di lima bank tersebut telah melampaui 50 persen, menunjukkan daya serap yang kuat terhadap kebijakan likuiditas pemerintah.
Baca Juga
Bank Mandiri tercatat sudah menggunakan 75 persen dana, BRI 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, dan BSI 55 persen.
Menurutnya, bank-bank cenderung memprioritaskan dana pemerintah karena suku bunga yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan biaya dana internal mereka.
Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, bunga penempatan dana ditetapkan sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), sehingga bank hanya menanggung bunga 3,8 persen dari acuan BI yang kini berada di level 4,75 persen.
Baca Juga
“Tadi bukan hanya kita pindahkan cash-nya. Tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil.”
“Ini yang ingin kita lihat, dan ini memang yang kita harapkan terjadi dengan perpindahan cash tersebut,” jelas Febrio.
Ia menambahkan, sejumlah bank Himbara telah bersiap mengajukan tambahan penempatan dana, walaupun belum ada proposal resmi yang masuk ke Kemenkeu.
Baca Juga
Tak hanya bank milik negara, beberapa bank pembangunan daerah (BPD) juga mulai menunjukkan minat untuk menerima alokasi dana serupa dari pemerintah.
“Sudah ada permintaan dari beberapa bank yang lain untuk mendapat juga penempatan dana dari pemerintah. Bahkan, kalau enggak salah, saya dengar-dengar bank BJB juga tertarik,” ungkap Febrio.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji perluasan penempatan dana SAL ke BPD dengan nilai yang disesuaikan dengan kapasitas dan kesiapan masing-masing bank.
“Kami lagi diskusi dengan mereka, bisa terima berapa. Kalau waktu bank BUMN kan saya paksa.”
“Saya kirim orang diskusi dengan mereka (bank daerah), saya enggak akan paksa sama mereka,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “Prasasti Luncheon Talk” di Jakarta, Rabu (9/10).
Purbaya menyebut Bank DKI dan Bank Jatim sebagai dua BPD yang paling siap menerima penempatan dana, setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Timur selaku pemegang saham utama kedua lembaga tersebut.***
