JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp33,54 triliun untuk memperkuat pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD pada 2027 melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alokasi tersebut menjadi bagian dari transformasi MBG 2.0 yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono.
Kebijakan ini menempatkan kelompok 3B sebagai salah satu prioritas pelayanan, mengingat kebutuhan gizi pada masa kehamilan, menyusui, dan pertumbuhan awal anak berperan penting dalam pencegahan stunting.
Berdasarkan publikasi resmi dan laporan kinerja 100 hari kepemimpinan yang dimuat di laman BGN, pembenahan program dilakukan melalui penajaman data penerima manfaat, pemerataan distribusi makanan, peningkatan kualitas menu, serta penguatan standar keamanan pangan.
Sejak dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026, Sudaryono melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima manfaat dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut mencakup pembersihan data penerima fiktif dan penataan penggunaan anggaran agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Hasil verifikasi BGN mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terdata dan terlayani melalui 26.723 dapur SPPG aktif. Cakupan tersebut meliputi peserta didik serta kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sudaryono menegaskan, perbaikan tata kelola menjadi langkah penting untuk memastikan makanan bergizi dapat diterima masyarakat yang membutuhkan dengan tetap memenuhi standar keamanan konsumsi.
“Fokus kita adalah memperbaiki tata kelola, menyediakan makanan bergizi yang aman bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok penerima manfaat lainnya,” ujar Sudaryono dalam siaran pers resmi BGN.
BGN Perluas Jangkauan MBG ke Daerah 3T dan Stunting Tinggi
Perluasan layanan menjadi salah satu strategi BGN untuk memastikan kelompok 3B memperoleh akses makanan bergizi secara lebih merata. Upaya tersebut dilakukan dengan mengaktifkan dapur SPPG di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih besar.
Sejak 2 Oktober 2026, BGN mengaktifkan operasional SPPG di 16 provinsi yang mencakup kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Kebijakan ini diharapkan membuka akses pelayanan bagi ibu hamil dan balita di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau fasilitas dapur MBG. Dengan bertambahnya jangkauan operasional, distribusi makanan bergizi diharapkan semakin merata.
BGN juga membenahi mekanisme pembagian porsi antara peserta didik dan kelompok 3B. Penyesuaian dilakukan melalui skema insentif sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi yang benar-benar tersalurkan, dengan tetap memperhitungkan kapasitas pelayanan masing-masing SPPG.
Melalui mekanisme tersebut, dapur penyedia MBG didorong menjaga keseimbangan distribusi agar kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap mendapatkan bagian sesuai sasaran program.
Protein Ikan Lokal Masuk Fokus Peningkatan Kualitas Menu MBG
Selain memperluas jangkauan penerima, BGN turut meningkatkan kualitas kandungan gizi makanan melalui penguatan sumber protein hewani. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengoptimalkan pemanfaatan ikan lokal.
Kolaborasi tersebut diarahkan agar potensi perikanan dalam negeri dapat mendukung penyediaan menu MBG yang lebih berkualitas. Asupan protein hewani menjadi perhatian khusus karena dibutuhkan untuk menunjang kesehatan ibu dan pertumbuhan balita.
Pada saat bersamaan, BGN memperketat standar pengolahan serta penyimpanan makanan melalui uji coba MBG 2.0. Prosedur memasak dan penyimpanan diperbaiki untuk menjaga kualitas hidangan, memastikan makanan aman dikonsumsi, serta mempertahankan kondisi makanan agar dapat disajikan lebih hangat.
Materi yang disampaikan BGN menyebut pengetatan standar tersebut berhasil menekan insiden kontaminasi pangan hingga nol kasus dalam pelaksanaan yang dilaporkan. Kendati demikian, pengawasan keamanan pangan tetap menjadi perhatian utama dalam operasional setiap SPPG.
Pengawasan Dapur Diperketat, Anggaran 3B 2027 Disiapkan
Untuk menjaga keberlanjutan pelayanan, BGN turut memasukkan dukungan pembiayaan kelompok 3B dalam perencanaan program tahun berikutnya.
Dalam keterangan resmi mengenai penguatan MBG 2027, BGN menyiapkan alokasi khusus Rp33,54 triliun untuk mendukung pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.
Kesiapan anggaran tersebut diikuti dengan penguatan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan ketentuan. BGN menerapkan mekanisme pemeriksaan berlapis, mulai dari inspeksi mendadak (sidak), pemantauan melalui kamera pengawas atau CCTV, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan pelayanan, mulai dari pengolahan bahan pangan hingga pendistribusian makanan, memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
BGN juga menempatkan setiap insiden keamanan pangan sebagai persoalan serius yang harus dicegah. Dengan demikian, kualitas dan keamanan makanan yang diterima kelompok 3B dapat terus terjaga.
Melalui transformasi MBG 2.0, pemerintah menargetkan intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita semakin merata serta berkelanjutan. Program ini sekaligus diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode krusial dalam pembentukan fondasi kesehatan dan perkembangan anak.