JAKARTA – Dalam upaya mempersempit jurang ketimpangan pendidikan, Presiden RI menegaskan pentingnya pengembangan Sekolah Rakyat sebagai program strategis nasional.
Dicanangkan sebagai solusi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan dasar yang inklusif dan terjangkau, proyek ini akan melibatkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat hingga 2025, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerataan akses pendidikan yang inklusif adalah prioritas kita bersama. Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban konkret.
Baca Juga
Sebanyak 100 sekolah akan dibangun menggunakan dana APBN, dan proses pelaksanaannya didukung penuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU).
Sementara itu, 100 sekolah sisanya dibangun melalui skema kemitraan antara sektor swasta dengan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Kementerian BUMN (KemenBUMN).
Langkah ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menguatkan pola gotong royong dalam pengembangan sistem pendidikan nasional.
Sinergi Lintas Kementerian
Guna menjamin kelancaran pelaksanaan, proyek ini mengandalkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
KemenPU menjadi motor utama dalam pengembangan fisik dan infrastruktur.
Baca Juga
Sementara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut membantu aspek sosial dan administratif.
Pemerintah daerah juga diminta untuk menyesuaikan kebijakan dan anggaran agar sejalan dengan implementasi Sekolah Rakyat di masing-masing wilayah.
Kesiapan sarana dan prasarana menjadi fokus utama agar sekolah-sekolah ini tak hanya berdiri secara fisik, tapi juga mampu beroperasi optimal.
Selain bangunan sekolah, program ini juga mencakup penyediaan fasilitas belajar, tenaga pengajar, hingga program pendampingan sosial bagi keluarga siswa.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menyelesaikan hambatan klasik seperti keterbatasan ruang kelas, kekurangan guru, serta rendahnya partisipasi pendidikan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Prioritas Pembangunan Merata dari Sumatera hingga Papua
Untuk implementasi tahap awal di tahun 2025, pemerintah menetapkan 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang akan segera dioperasikan.
Dari total tersebut, 64 lokasi telah menandatangani kontrak kerja, menandakan kesiapan penuh dalam eksekusi.
Namun, 3 lokasi masih menjalani revisi perencanaan teknis oleh KemenPU. Sementara 47 lokasi lainnya dalam tahap survei lapangan dan finalisasi dokumen.
Distribusi wilayah sekolah-sekolah tersebut mencerminkan strategi pemerataan pendidikan:
- Sumatera (13 lokasi): mencakup Aceh, Medan, Padang, Bengkulu.
- Jawa (34 lokasi): termasuk Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Malang, Banyuwangi, Surabaya.
- Kalimantan (3 lokasi): di antaranya Banjarbaru dan Banjarmasin.
- Sulawesi (8 lokasi): seperti Makassar, Gowa, Palu.
- Bali dan Nusa Tenggara (3 lokasi): termasuk Bali dan Kupang.
- Maluku (2 lokasi) dan Papua (1 lokasi) turut menjadi prioritas program ini.
Pemetaan lokasi ini dibuat dengan mempertimbangkan data kemiskinan, indeks pendidikan, dan ketersediaan infrastruktur dasar.
Dengan begitu, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, tetapi juga pusat penguatan komunitas.
Sekolah Rakyat sebagai Pilar Pendidikan Berkeadilan
Lebih dari sekadar membangun gedung sekolah, proyek Sekolah Rakyat menyasar perubahan sistemik.
Program ini diharapkan membangun generasi muda yang lebih tangguh, cerdas, dan memiliki daya saing, terutama bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan berbasis penguatan karakter.
Selain akademik, sekolah-sekolah ini akan difokuskan pada pembentukan etika sosial, literasi digital, dan keterampilan kewirausahaan.
Langkah ini penting mengingat sebagian besar target sasaran program adalah anak-anak dari keluarga rentan yang membutuhkan dukungan lebih dari sekadar pendidikan konvensional.
Dalam jangka panjang, keberadaan Sekolah Rakyat juga akan mendukung visi Indonesia Emas 2045, di mana setiap anak bangsa memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, tanpa terkendala oleh faktor geografis atau ekonomi.***
