web statistic

Kompolnas Beberkan Penyesalan EHS usai Dipecat dari Polri

4 Menit Baca
EHS mengenakan pakaian tahanan seusai sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terkait perkara permufakatan penyadapan ilegal. (Foto: Ist)

JAKARTA – Perwira tinggi Polri berinisial EHS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), Selasa (17/11/2026).

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengungkapkan, EHS menyampaikan permintaan maaf meskipun tidak menerima sepenuhnya putusan majelis dan memilih menempuh upaya banding.

“Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar. Itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” ujarnya di Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026.

Kompolnas Nilai Sidang Etik Berjalan Sesuai Aturan

Choirul Anam mengatakan, persidangan memberikan kesempatan yang setara kepada para pihak untuk mengungkapkan fakta, menjelaskan kewenangan, serta memaparkan kronologi dugaan pelanggaran.

Majelis juga memberikan ruang kepada EHS untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan terhadap tuduhan yang diperiksa.

Kompolnas mengikuti seluruh rangkaian persidangan, mulai dari pemeriksaan saksi, pembelaan, hingga penuntutan yang berlangsung sejak pagi sampai sore.

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” katanya.

Sembilan Saksi Dihadirkan dalam Sidang KKEP

Sidang etik EHS berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo.

Sebanyak sembilan saksi memberikan keterangan di hadapan majelis, termasuk seorang saksi yang meringankan pihak EHS berinisial DR.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, EHS dinyatakan terlibat permufakatan untuk melakukan akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri.

Tindakan tersebut dinilai melanggar profesionalitas dan prosedur kepolisian sehingga menjadi dasar majelis menjatuhkan hukuman etik.

Majelis KKEP menetapkan dua sanksi, yakni menyatakan perbuatan EHS sebagai perbuatan tercela dan memberhentikannya secara tidak hormat dari institusi Polri.

Polri Tegaskan Tidak Ada Keistimewaan bagi Pejabat

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penegakan kode etik berlaku sama bagi seluruh personel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” ucapnya.

Menurut Trunoyudo, penindakan terhadap EHS menjadi bagian dari program Bersih ke Dalam yang mengedepankan pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan kepolisian.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat integritas anggota sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

EHS Ajukan Banding, Proses Pidana Tetap Berjalan

Meskipun telah dijatuhi hukuman PTDH, EHS masih memiliki hak mengajukan banding melalui mekanisme internal Polri.

Permohonan tersebut akan diproses melalui pembentukan Komisi Banding yang bertugas memeriksa kembali putusan sidang etik.

Di luar perkara etik, EHS juga masih harus menghadapi penyidikan pidana yang ditangani Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Dengan demikian, putusan PTDH tidak serta-merta mengakhiri seluruh proses hukum karena penanganan pelanggaran etik dan pidana berjalan melalui jalur berbeda.

Dasar Hukum Pemberhentian EHS

Penjatuhan sanksi terhadap EHS mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Majelis juga menggunakan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 sebagai landasan penegakan kode etik.

Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan banding serta proses pidana yang masih berjalan di Bareskrim Polri. (FB)

Share This Article