web statistic

BGN Bersihkan 600 Dapur MBG dari Yayasan Calo

4 Menit Baca
(Dok Photo IST)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai membersihkan praktik percaloan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 560 hingga 600 titik dapur terindikasi terafiliasi dengan yayasan yang diduga hanya menjadi perantara untuk memungut potongan dari setiap porsi makanan tanpa memberikan kontribusi nyata.

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, pembenahan dilakukan untuk memastikan anggaran MBG benar-benar digunakan bagi penyediaan makanan bergizi, bukan menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang tidak terlibat langsung dalam operasional dapur.

Temuan tersebut terungkap setelah BGN melakukan evaluasi dan pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari proses itu, ditemukan dugaan praktik penyimpangan yang melibatkan sejumlah yayasan perantara, termasuk yang diduga dibentuk oleh oknum internal BGN pada periode sebelumnya.

Dalam skema kemitraan yang semestinya, pembangunan dapur MBG dilakukan oleh mitra atau investor yang memiliki modal. Mereka kemudian membentuk yayasan berbadan hukum yang dikelola sendiri sebagai persyaratan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah.

Namun, pelaksanaannya diduga menyimpang. Sejumlah yayasan justru dibentuk tanpa memiliki modal maupun keterlibatan dalam pembangunan dan operasional dapur. Yayasan tersebut hanya menguasai titik lokasi dapur, sementara investor yang memiliki kemampuan untuk membangun fasilitas justru menghadapi hambatan dalam mengakses perizinan.

Kondisi ini kemudian membuka celah praktik percaloan. Yayasan yang tidak memiliki kontribusi nyata tetap memperoleh bagian dari anggaran operasional melalui potongan pada setiap porsi makanan yang disalurkan.

“Sehingga ada yayasan-yayasan yang tidak punya peranan apa pun hanya nitip, nyalo, kemudian minta potongan per ompreng Rp500, Rp1.000, Rp1.500 setiap omprengnya setiap hari,” kata Ketua BGN Sudaryono.

Berdasarkan catatan Kejaksaan, terdapat sekitar 560 hingga 600 titik dapur yang teridentifikasi terafiliasi dengan jaringan yayasan tersebut. Jumlah itu menunjukkan besarnya persoalan yang harus dibenahi agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai tujuan.

Besarnya keuntungan dari praktik tersebut juga tidak bisa dianggap kecil. Dengan asumsi satu dapur melayani rata-rata 2.000 porsi setiap hari dan potongan mencapai Rp1.000 per ompreng, satu yayasan dapat memperoleh Rp2 juta sehari dari satu titik dapur.

Jika praktik serupa terjadi di 500 dapur, nilai pungutan yang terkumpul bisa mencapai Rp1 miliar per hari. Angka tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan jumlah porsi dan besaran potongan, bukan angka kerugian resmi yang telah ditetapkan.

Praktik pemotongan itu juga berpotensi mengurangi alokasi anggaran yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan penerima manfaat. Sebab, pengelola dapur harus memperhitungkan setoran kepada yayasan perantara di luar kebutuhan penyediaan makanan.

Dampaknya, anggaran yang seharusnya difokuskan pada kualitas dan pemenuhan standar gizi berisiko tergerus oleh pungutan pihak yang tidak memiliki peran dalam penyelenggaraan program.

Karena itu, Sudaryono memastikan BGN tidak akan mempertahankan yayasan yang hanya menjadi perantara untuk mengambil keuntungan. Evaluasi kemitraan akan dilakukan dengan melihat kontribusi nyata masing-masing yayasan dalam penyediaan fasilitas maupun pelaksanaan operasional dapur.

Ia menegaskan, proses penertiban tidak akan mempertimbangkan siapa pemilik atau pihak yang berada di belakang yayasan tersebut. Selama tidak memiliki peran dalam pelaksanaan program MBG, yayasan bersangkutan akan dikeluarkan dari kemitraan.

“Maka di era kita sekarang itu kita bersihkan semua. Kita tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa, selama yayasan itu tidak ada peranan, kita bersihkan semua,” tegas Sudaryono.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG agar kemitraan lebih transparan dan anggaran program tidak dinikmati pihak-pihak yang hanya memanfaatkan celah administrasi.

BGN menargetkan pelaksanaan program tetap berorientasi pada kepentingan penerima manfaat, dengan memastikan setiap mitra memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang jelas dalam penyediaan makanan bergizi.

Share This Article