web statistic

BGN Tutup Celah Pemborosan

4 Menit Baca
(Dok Photo IST)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) berhasil mengefisiensikan anggaran negara hingga Rp44 triliun dalam 100 hari kerja. Penghematan tersebut dilakukan melalui penertiban biaya operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian pencairan insentif yang tidak sesuai ketentuan, hingga pengembalian dana ke kas negara.

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, efisiensi anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan dana program gizi nasional benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Menurutnya, anggaran yang dikelola BGN merupakan uang rakyat sehingga setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Total yang kita efisiensi dari uang rakyat dalam waktu 100 hari ini mencapai Rp44 triliun. Jadi setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” kata Sudaryono.

Salah satu fokus penertiban dilakukan terhadap biaya operasional dapur MBG. BGN menemukan adanya celah pembengkakan anggaran akibat penerapan skema at cost atau penggantian biaya sesuai pengeluaran aktual.

Dalam skema sebelumnya, anggaran per porsi terdiri atas Rp10.000 untuk bahan baku, Rp2.000 untuk insentif, dan Rp3.000 untuk biaya operasional. Namun, dalam pelaksanaannya, komponen operasional justru berpotensi melampaui batas yang telah ditetapkan.

Hasil penelusuran internal menunjukkan, biaya operasional di sejumlah dapur mencapai rata-rata Rp4.500 hingga Rp5.000 per porsi. Pengeluaran tersebut antara lain mencakup biaya sewa, label, dan berbagai kebutuhan lainnya yang diklaim melalui skema at cost.

Temuan itu mendorong Sudaryono menerbitkan aturan baru untuk memperketat penggunaan anggaran. Melalui kebijakan tersebut, biaya operasional dibatasi maksimal Rp3.000 per porsi dan tidak lagi membuka ruang klaim tambahan di luar ketentuan.

Dengan pembatasan tersebut, BGN memperkirakan dapat menghemat sekitar Rp3 triliun hingga akhir tahun. Perhitungan itu didasarkan pada selisih biaya operasional yang berhasil ditekan, sisa hari pelaksanaan program, serta jumlah penerima manfaat.

Sudaryono menegaskan, penertiban tersebut diperlukan agar anggaran program MBG lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan utama, terutama penyediaan makanan bagi masyarakat penerima manfaat.

“Kalau ini diterus-teruskan, APBN habis untuk operasional, bukan untuk nasi, bukan untuk menunya. Ini unacceptable, harus dihentikan,” ujarnya.

Selain menekan pembengkakan biaya operasional, BGN juga menertibkan pencairan dana insentif atau fee yang tidak sesuai kondisi di lapangan.

Dalam pemeriksaan internal, ditemukan sejumlah rekening yang telah menerima alokasi dana berdasarkan kebijakan sebelumnya, meskipun dapur yang bersangkutan belum beroperasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu sasaran penertiban untuk mencegah penggunaan anggaran yang tidak tepat.

Dari langkah tersebut, BGN berhasil menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp414 miliar. Dana itu sebelumnya telah dialokasikan ke rekening-rekening yang tidak memenuhi kondisi operasional sebagaimana mestinya.

Upaya efisiensi juga dilakukan melalui penguatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga audit. BGN terus melakukan audit internal sekaligus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil dari langkah pengawasan tersebut turut mendorong pengembalian dana APBN sebesar Rp160 miliar ke kas negara.

Capaian penghematan Rp44 triliun dalam 100 hari ini menjadi bagian dari upaya BGN memperketat tata kelola anggaran program gizi nasional. Penertiban biaya operasional, penghentian pencairan dana yang tidak tepat, serta pengembalian anggaran menjadi langkah untuk menjaga agar penggunaan uang negara tetap efisien dan sesuai sasaran.

BGN memastikan pengawasan anggaran terus berjalan agar dana yang tersedia dapat lebih optimal mendukung pemenuhan gizi masyarakat, bukan terserap oleh pengeluaran yang tidak diperlukan.

TAGGED:
Share This Article