web statistic

Gus Ipul Luruskan Polemik Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI

4 Menit Baca
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri). (Foto: Kemensos)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meluruskan polemik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).

Gus Ipul menegaskan, Hutan Kota UI tidak pernah diusulkan sebagai lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Jakarta.

Ia menjelaskan, sejumlah lokasi yang belakangan mencuat masih sebatas alternatif dan belum ditetapkan sebagai tempat pembangunan.

Lokasi Sekolah Rakyat Masih Dikaji

Wacana pencarian lahan muncul setelah Kemensos berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rektor UI.

Pemerintah membutuhkan lahan untuk membangun Sekolah Rakyat permanen di Jakarta dengan kapasitas sekitar 3.000 siswa.

Kebutuhan lahan yang luas menjadi tantangan karena ketersediaan tanah hingga lima hektare di tengah Jakarta cukup terbatas.

“Untuk memutuskan satu lahan itu memenuhi syarat atau tidak, kita harus membahasnya bersama dengan Kementerian PU.”

“Banyak sekali syaratnya, mulai dari AMDAL, pasokan air, hingga kemiringan lahan,” ujarnya pria akrab disapa Gus Ipul, Rabu (18/11/2026).

Sejumlah Wilayah Masuk Alternatif

Dalam pembahasan awal, terdapat beberapa kawasan yang sempat dipertimbangkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Alternatif pertama berada di Cawang atau Duren Sawit dengan luas sekitar 1,5 hektare.

Pilihan berikutnya adalah kawasan Rawamangun yang memiliki lahan sekitar 2,5 hektare.

Selain itu, terdapat alternatif lahan di wilayah Depok yang berbatasan dengan Jakarta, tetapi bukan bagian dari Hutan Kota UI.

“Karena ini untuk pembangunan Sekolah Rakyat Jakarta, maka saya berkoordinasi, dan berharap ada lahan yang bisa digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat,” katanya.

“Di Depok ini kebetulan lahannya masih luas, itu dijadikan salah satu alternatif,” ujarnya.

Gus Ipul juga membantah Gubernur Pramono pernah secara khusus mengarahkan pembangunan Sekolah Rakyat ke Hutan Kota UI.

Menurutnya, Pramono hanya menyampaikan sejumlah kemungkinan lokasi dengan luas sekitar satu hingga dua hektare.

“Dan itu sebagai alternatif juga,” katanya.

Kemensos Bantah Usulkan Hutan Kota UI

Gus Ipul kembali memastikan Hutan Kota UI tidak pernah masuk dalam usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Ia menyebut Kemensos maupun Rektor UI tidak pernah mengajukan kawasan hutan kota tersebut sebagai tempat pembangunan sekolah.

Pembahasan mengenai Hutan Kota UI merupakan agenda berbeda terkait rencana kerja sama antara UI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kemensos hanya ingin membicarakan kemungkinan pembangunan Sekolah Rakyat di area kampus UI yang berada di luar kawasan hutan kota.

“Itu sudah dipastikan tidak. Kami juga tidak mengusulkan, Rektor UI juga tidak mengusulkan itu. Dan pembahasan dengan Pak Gubernur DKI waktu itu juga tidak.”

“Tetapi ini bagian dari pembahasan hutan kota yang akan dikerjasamakan antara UI dengan DKI.”

“Karena kami ingin dalam pembahasan itu juga menyinggung soal rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kampus UI yang di luar hutan kota tersebut. Jadi sekali lagi clear,” tegasnya.

Pembangunan Harus Penuhi Persyaratan

Kemensos menegaskan seluruh lokasi alternatif masih harus melewati pemeriksaan sebelum dapat ditetapkan sebagai tempat pembangunan.

Aspek yang diperiksa mencakup kelayakan lingkungan, ketersediaan air, kondisi geografis, kemiringan tanah hingga potensi risiko bencana.

Penilaian akan melibatkan tim Kemensos, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UI serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Apabila lokasi dinilai memungkinkan, tahapan berikutnya dilanjutkan melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pemenuhan persyaratan teknis dan administratif baru dibahas setelah proses kerja sama tersebut berjalan.

“Baru nanti ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Setelah PKS baru dibahas pemenuhan syarat-syarat yang lain. Jadi masih panjang, tidak langsung tiba-tiba dibangun,” ujarnya.

Gus Ipul memastikan keputusan pembangunan tidak akan ditentukan sepihak oleh Kemensos karena harus melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait.

“Jadi sekali lagi ini sekaligus menjadi klarifikasi. Sekolah Rakyat pasti dibangun di lahan yang memenuhi syarat.”

“Tidak hanya Kementerian Sosial yang menentukan, tapi bersama dengan Kementerian PU dan Pemerintah Daerah. Biasanya kita pleno.”

“Jadi tidak ada yang mengambil keputusan sendiri, tapi diputuskan bersama,” tegas Gus Ipul. (FB)

Share This Article