JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kebijakan MBG 2.0 yang menitikberatkan pada ketepatan penerima, pemerataan layanan, keamanan pangan, dan transparansi anggaran.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, perubahan kebijakan tersebut bukan bentuk pengurangan program, melainkan upaya memperbaiki pelaksanaan agar bantuan gizi diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Pemutakhiran data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan transformasi MBG 2.0,” kata Sudaryono dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
1. Penajaman Penerima Manfaat
BGN melakukan penyesuaian sasaran berdasarkan kondisi ekonomi satuan pendidikan untuk memastikan distribusi makanan bergizi sesuai kebutuhan masyarakat.
Perhatian juga diarahkan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama daerah dengan angka stunting tinggi.
“Terutama wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B,” ucap Sudaryono.
2. Pemerataan Dapur dan Layanan MBG
Pemerintah juga mendorong pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar wilayah yang belum terjangkau memperoleh akses program.
Langkah tersebut diharapkan memperluas distribusi makanan bergizi sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan antardaerah.
3. Pengawasan dan Keamanan Pangan
Pembenahan MBG 2.0 turut mencakup penguatan pengawasan operasional, standar keamanan pangan, serta pengelolaan keuangan.
“Di sisi lain, pembenahan program turut menyasar aspek pengawasan, keamanan pangan, dan pengelolaan keuangan. Penguatan tata kelola diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan MBG dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujar Sudaryono.
BGN juga menekankan pentingnya validasi data penerima untuk mencegah kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan layanan.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dipantau melalui sistem digital,” kata Sudaryono.
4. Evaluasi Mitra dan Digitalisasi
Untuk memperkuat pengendalian program, BGN meningkatkan verifikasi penerima manfaat, mengevaluasi kemitraan SPPG, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital.
Penyelenggara yang tidak memenuhi standar juga akan dievaluasi sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan.
5. Sistem Belanja Digital Mulai 2027
Salah satu agenda penting MBG 2.0 adalah digitalisasi sistem pembelanjaan bahan pangan di dapur SPPG.
BGN menyiapkan kebijakan tersebut bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sistem pembelanjaan digital itu ditargetkan mulai diterapkan di seluruh dapur SPPG pada Januari 2027.
Melalui pembaruan tersebut, pemerintah berharap pengadaan bahan pangan lebih transparan, pengeluaran lebih mudah diawasi, dan kualitas layanan MBG semakin terjaga. (FB)