JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembaruan skema MBG 2.0. Di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono, transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan pangan, memperbaiki distribusi makanan, serta memperluas keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal.
Pembaruan yang dipublikasikan melalui laman resmi BGN tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan pelaksanaan program. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan operasional berdasarkan standar mutu dan keamanan pangan yang lebih terukur.
Kebijakan ini mencakup penyediaan makanan bagi peserta didik serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. BGN menekankan bahwa makanan yang disalurkan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan angka kecukupan gizi (AKG), tetapi juga terjaga kebersihan dan keamanannya sejak pemilihan bahan baku hingga diterima penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembaruan tersebut menyasar berbagai aspek pelaksanaan, mulai dari pengelolaan dapur hingga sistem pengawasan dan pelaporan.
“Melalui MBG 2.0, kami melakukan pembenahan mendasar pada standar operasional dapur SPPG, pengawasan kualitas bahan baku, hingga sistem pelaporan berbasis digital agar pelaksanaannya semakin transparan dan akuntabel,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang dikutip dari portal bgn.go.id.
Standar Keamanan Pangan Dapur SPPG Diperketat
Salah satu fokus utama MBG 2.0 adalah memperkuat standar keamanan pangan dan higienitas di seluruh dapur SPPG. BGN mendorong evaluasi operasional serta pemenuhan sertifikasi laik higiene sanitasi bagi mitra penyelenggara layanan.
Pengawasan juga dioptimalkan melalui keterlibatan ahli gizi dan tenaga pengawas lapangan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi risiko keracunan pangan, menjaga kualitas bahan makanan, serta memastikan makanan tetap layak dikonsumsi hingga proses distribusi selesai.
Dengan penguatan standar tersebut, setiap SPPG diharapkan memiliki prosedur pengolahan dan penyimpanan makanan yang konsisten. Kualitas makanan pun menjadi perhatian sejak bahan baku diterima, diproses di dapur, hingga disalurkan kepada penerima manfaat.
Petani, Peternak, dan Nelayan Lokal Didorong Terlibat
Selain keamanan pangan, MBG 2.0 diarahkan untuk memperkuat rantai pasok bahan makanan dari daerah. BGN mendorong dapur SPPG memanfaatkan bahan baku segar yang diperoleh langsung dari produsen lokal.
Komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, telur, ayam, ikan, susu, dan sayuran. Pasokan tersebut diharapkan dapat melibatkan petani, peternak, nelayan, serta koperasi desa di sekitar wilayah operasional SPPG.
Pemanfaatan bahan pangan lokal dinilai dapat memberikan manfaat ganda. Selain mendukung kesegaran bahan makanan untuk menu MBG, kebijakan ini berpotensi memperluas pasar bagi produsen daerah dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang keterlibatan pelaku usaha pangan dalam rantai pasok nasional.
Pengawasan MBG 2.0 Diperkuat Melalui Digitalisasi
BGN juga mengembangkan pengawasan berbasis sistem informasi terpadu untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan MBG. Sistem tersebut diarahkan untuk memantau jadwal produksi, komposisi menu harian, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta laporan pelaksanaan di lapangan.
Selain pemantauan, kanal pengaduan cepat disiapkan agar pihak sekolah maupun kader posyandu dapat menyampaikan persoalan yang ditemukan selama program berlangsung.
Digitalisasi diharapkan membantu BGN mengevaluasi kinerja SPPG secara lebih terukur. Dengan data yang terintegrasi, proses pemantauan dan tindak lanjut terhadap kendala operasional dapat dilakukan secara lebih efektif.
Jangkauan MBG Diperluas hingga Wilayah 3T
Penyempurnaan program juga mencakup percepatan pemerataan layanan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk mendukung pelaksanaannya, BGN memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Sinergi tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mendukung aspek kesehatan, keamanan pangan, dan pemenuhan gizi kelompok sasaran.
Melalui pembaruan tata kelola, penguatan rantai pasok lokal, digitalisasi pengawasan, serta pemerataan distribusi, MBG 2.0 diharapkan menjadi program pemenuhan gizi yang berkelanjutan. BGN menargetkan upaya tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.