JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui apel harian untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar.
Kebijakan ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG 2.0, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan petugas dan mencegah persoalan keamanan pangan.
Pengawasan secara khusus diarahkan kepada Kepala SPPG dan Pengawas Gizi yang bertanggung jawab mengawal seluruh proses pelayanan makanan bergizi.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan apel harian digunakan untuk memantau setiap tahapan operasional, mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Kehadiran personel yang bertanggung jawab pada setiap tahapan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).”
“Sekaligus meminimalkan potensi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan,” kata Tysa di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Apel tersebut digelar setiap hari secara daring melalui Zoom dengan melibatkan pejabat BGN pusat dan perwakilan seluruh SPPG di berbagai daerah.
Kegiatan dipimpin Penanggung Jawab (PJ) wilayah yang berasal dari pejabat eselon I dan II BGN, bahkan terkadang Kepala BGN turut memimpin langsung koordinasi tersebut.
“Apel ini dilakukan setiap hari melalui Zoom dan dipimpin oleh Penanggung Jawab (PJ) wilayah masing-masing.”
“PJ wilayah tersebut merupakan pejabat eselon I dan eselon II Badan Gizi Nasional. Bahkan, tidak jarang Kepala BGN turut serta memimpin apel harian,” kata Tysa.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, apel rutin bukan sekadar kegiatan kedisiplinan, melainkan juga sarana evaluasi dan koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan MBG di lapangan.
“Ini adalah upaya kita dalam memperketat pengawasan proses produksi MBG, utamanya dalam menekan kasus dalam hal keamanan pangan,” ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.
Dua Jam Krusial Operasional SPPG
BGN menetapkan dua periode utama yang menjadi perhatian dalam pengawasan aktivitas dapur SPPG di seluruh Indonesia.
Periode pertama berlangsung pukul 02.00–08.00 waktu setempat, ketika petugas melakukan produksi makanan hingga proses pendistribusian kepada penerima manfaat.
Sementara periode kedua berlangsung pukul 17.00–19.30 waktu setempat, dengan fokus pada penerimaan dan pemeriksaan bahan baku serta pencatatan sisa makanan.
Pada kedua periode tersebut, Kepala SPPG dan Pengawas Gizi diwajibkan memastikan seluruh petugas menjalankan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan kualitas bahan pangan, kebersihan proses pengolahan, kedisiplinan relawan, serta keamanan makanan sebelum dikonsumsi.
Pusat dan Daerah Diminta Lebih Responsif
Selain memperketat pengawasan, apel harian menjadi sarana komunikasi dua arah antara pengelola program di daerah dan jajaran pemerintah pusat.
Melalui koordinasi tersebut, setiap SPPG dapat melaporkan perkembangan pelayanan, kendala teknis, hingga persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
“Forum ini menjadi wadah yang baik untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi secara update dari setiap wilayah ke pusat,” ucap Mas Dar.
Sudaryono juga meminta seluruh unit pelayanan menjaga konsistensi penerapan standar operasional agar kualitas pelaksanaan MBG tidak berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya.
BGN berharap pengawasan rutin dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dapur, memperkuat koordinasi lintas wilayah, serta menekan risiko gangguan keamanan pangan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan makanan yang diproduksi dan didistribusikan melalui program MBG aman, berkualitas, dan sesuai standar bagi seluruh penerima manfaat. (FB)