JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan dugaan bahwa buronan kasus korupsi minyak dan gas bumi (migas), Muhammad Riza Chalid (MRC), masih menjalankan aktivitas bisnis minyak di Indonesia melalui perusahaan berinisial PT PPL.
Temuan yang disampaikan MAKI ini menambah sorotan terhadap penegakan hukum atas Riza Chalid yang hingga kini belum tersentuh persidangan. Boyamin menilai perusahaan berinisial PT PPL diduga berperan sebagai vendor maupun kontraktor di sektor energi nasional sehingga memunculkan pertanyaan soal potensi aliran bisnis bagi pihak yang terafiliasi dengan tersangka.
“Riza Chalid atau MRC ternyata diduga masih punya bisnis di Indonesia, pakai perusahaan dengan inisial PT PPL,” kata Boyamin.
Menurutnya, bidang usaha yang dijalankan perusahaan tersebut bergerak di sektor yang bersinggungan langsung dengan urusan minyak di dalam negeri. Kondisi itu mendorong MAKI meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri berbagai kontrak bisnis di sektor terkait guna memastikan tidak ada ruang keuntungan bagi jaringan buronan tersebut.
“PT PPL ini kerja di Indonesia sebagian juga tidak jauh dari urusan minyak, yaitu misalnya diduga menjadi vendor atau kontraktor,” ujarnya.
Selain menyoroti jalur bisnis yang diduga masih berjalan, Boyamin juga memaparkan dugaan kepemilikan dua paspor negara asing oleh Riza Chalid. Paspor tersebut disebut berasal dari salah satu negara di kawasan Karibia serta negara yang letaknya berdekatan dengan Yunani.
MAKI juga mengangkat catatan perjalanan lintas negara yang terjadi pada Mei 2023. Dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Balikpapan tersebut, Riza Chalid diduga memakai identitas dengan nama Abdul Karim.
Rangkaian temuan ini membuat MAKI mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada Kejagung. Melalui somasi tersebut, MAKI memberikan batas waktu 14 hari kepada korps Adhyaksa untuk segera menggelar sidang in absentia atau menghadapi gugatan praperadilan merujuk pada Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Dorongan agar proses peradilan segera berjalan muncul seiring perbedaan penanganan hukum dalam perkara yang sama. Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, telah melalui proses persidangan dan divonis 15 tahun penjara, sementara Riza Chalid sendiri belum menjalani sidang.
Dalam catatan perkara, Riza Chalid menyandang status tersangka kasus korupsi migas sejak Juli 2025. Ia kemudian dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 19 Agustus 2025, serta turut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Di samping mendesak percepatan proses persidangan, MAKI meminta Kejagung memaksimalkan pelacakan aset yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penelusuran aset secara menyeluruh dinilai krusial untuk mendukung pemulihan kerugian negara sekaligus mencegah aset-aset terkait lolos dari jangkauan hukum.
Vicky Vadila Muhti – (Laporan 8)