web statistic

Langgar Aturan UMP, Denda hingga Rp2 Miliar!

2 Menit Baca
Perusahaan yang membayar karyawan di bawah UMP terancam penjara empat tahun dan denda hingga Rp2 miliar berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026. (Ilustrasi: AI)

JAKARTA – Perusahaan yang masih membayar karyawan di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) perlu lebih berhati-hati.

Pasalnya, pemerintah menegaskan adanya ancaman sanksi pidana hingga denda miliaran rupiah bagi pengusaha yang melanggar aturan pengupahan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa larangan membayar pekerja di bawah upah minimum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pengusaha yang terbukti melanggar ketentuan tersebut terancam pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.

Sementara itu, perusahaan berbentuk korporasi dapat dikenai denda mulai dari Rp200 juta hingga maksimal Rp2 miliar.

Ketentuan ini menjadi pengingat bagi perusahaan agar tidak mengabaikan hak pekerja dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain mempertegas aturan pengupahan, Kemnaker juga memberikan perhatian terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan upah minimum 2027.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa penghitungan KHL mempertimbangkan berbagai kebutuhan mendasar pekerja. Mulai dari kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal.

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal.”

“Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” ujar Yassierli.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penentuan standar upah tidak hanya berkaitan dengan besaran penghasilan, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan hak pekerja tetap terlindungi sekaligus mendorong perusahaan mematuhi ketentuan pengupahan yang berlaku.

Dengan demikian, perusahaan diharapkan tidak lagi mengabaikan standar upah minimum. Sebab, selain merugikan pekerja, pelanggaran terhadap aturan tersebut juga dapat berujung pada konsekuensi hukum dan denda dalam jumlah besar.

(Vicky Vadila Muhti – Laporan 8)

Share This Article