SURABAYA – Penindakan terhadap rokok ilegal kembali diperkuat oleh pemerintah untuk melindungi pasar sekaligus memastikan penerimaan cukai negara tetap optimal.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turun langsung dalam pemusnahan 235,4 juta batang rokok ilegal hasil operasi gabungan Kantor Bea Cukai Jatim I dan Kanwil DJBC Jatim II.
Menurut Purbaya, langkah ini penting agar produsen yang membayar pajak tidak dirugikan oleh peredaran rokok ilegal yang menghindari kewajiban cukai.
Baca Juga
“Kenapa dibinasakan? Ini kan ada yang bayar pajak ada yang nggak bayar pajak. Kalau yang bayar pajak diadukan dengan yang nggak bayar cukai ya mereka rugi dong,” kata Purbaya di Surabaya, Jatim, Kamis.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk mematikan industri tembakau, melainkan menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berdaya saing.
“Pengusaha-pengusaha itu nggak akan kita buat mati. Kami sedang berencana untuk mengembangkan kawasan industri hasil tembakau yang lebih intensif lagi di daerah-daerah yang kita curigai menjadi pusat produksi ilegal,” ujarnya.
Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu mencatat, hingga September 2025 terdapat 1.519 Surat Bukti Penindakan (SBP) yang diterbitkan di wilayah Jawa Timur I dan II.
Dari hasil operasi tersebut, diamankan 235,44 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp250 miliar.
Sebanyak 59 kasus telah masuk tahap penyidikan bersama kejaksaan, sementara 114 perkara diselesaikan dengan pendekatan Ultimum Remedium dengan total tagihan Rp52,6 miliar.
Baca Juga
“Yang jelas, kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok, tapi menciptakan tempat bermain yang lebih fair. Akan diberdayakan, tapi habis diberdayakan harus bayar pajak. Kalau nggak, saya sikat,” tegas Purbaya.
Upaya penanggulangan rokok ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab Bea Cukai, tetapi juga melibatkan sinergi dengan TNI, Polri, serta partisipasi masyarakat.***
