JAKARTA – Awal Juli 2025 mencatat kemajuan signifikan dalam distribusi bantuan sosial (bansos) triwulan kedua.
Kementerian Sosial (Kemensos) berhasil menyalurkan lebih dari Rp20 triliun kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga 1 Juli 2025, program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan kepada lebih dari 8 juta KPM.
Angka ini merepresentasikan capaian 80,49 persen dari total target, dengan nilai anggaran mencapai Rp5,8 triliun.
“Sementara untuk bansos Sembako, lanjutnya, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun.”
“Adapun untuk penebalan bansos — tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan — juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp6,19 triliun,” ungkapnya, Selasa (1/7/2025)
Hambatan Teknis Masih Dihadapi
Kemensos mencatat sekitar 3 juta lebih KPM masih belum menerima bantuan.
Hambatan utama berasal dari kebijakan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan melalui bank-bank milik negara (Himbara).
Ini menggantikan metode sebelumnya yang menggunakan jasa PT Pos Indonesia.
“KPM ini tidak bisa mengakses Bank Himbara, mungkin karena lanjut usia, penyandang disabilitas (atau) kondisi yang tadi kami sampaikan, maka kemudian Kemensos menyalurkan (bansos) melalui PT POS Indonesia,” jelas Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta.
Selain faktor teknis migrasi, penundaan juga terjadi karena adanya penambahan ratusan ribu KPM baru. Mereka kini tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan sistem DTKS sebelumnya.
Namun, karena belum memiliki rekening, proses penyaluran mengalami penundaan karena harus melalui tahap Burekol atau pembukaan rekening kolektif.
Rincian Proses Burekol dan Jumlah Penerima
Dalam proses transisi saat ini, ada lebih dari 3,6 juta KPM yang masuk dalam tahap Burekol dan pemutakhiran data, meliputi:
- 1.315.886 KPM dari PKH yang sedang bermigrasi dari PT Pos ke Bank Himbara.
- 629.513 KPM penerima baru PKH dari DTSEN (exclusion error).
- 1.953.139 KPM penerima Program Sembako yang migrasi dari PT Pos ke Himbara.
- 770.376 KPM baru Program Sembako berdasarkan validasi DTSEN.
Dari jumlah tersebut, 610.333 KPM telah berhasil membuka rekening dan siap menerima bansos.
Sisanya, sekitar 3 juta KPM masih menunggu proses distribusi rekening selesai.
“Hari ini telah berhasil Burekol sebanyak 610.333 KPM yang saat ini sedang siap salur. Jadi sekarang tinggal 3 juta KPM belum salur.”
“Mudah-mudahan makin hari terus berkurang,” ungkap Gus Ipul.
Janji Kemensos: Bantuan Tetap Cair
Meski penyaluran belum seratus persen, Kemensos memastikan bahwa setiap KPM yang telah ditetapkan tetap akan menerima haknya.
Gus Ipul meminta masyarakat untuk bersabar, sembari memastikan bahwa Kemensos terus berkoordinasi dengan pihak perbankan demi mempercepat penyaluran.
“Kami terus berkoordinasi dengan Himbara supaya bisa segera sampai kepada penerima manfaat.”
“Insya Allah nanti pada masa mendatang datanya makin akurat, mudah-mudahan penyaluran makin lancar,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan tersebut.
“Mohon maaf kepada KPM yang belum menerima Bansos. Namun tidak perlu khawatir karena KPM sudah ditetapkan sebagai penerima Bansos Triwulan II akan tetap dicairkan bantuannya setelah proses pembukaan rekeningnya selesai,” ujar Gus Ipul.***