JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema pemberian insentif bagi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai 5 Oktober 2026, insentif sebesar Rp2.000 per porsi dihitung berdasarkan jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan perubahan tersebut dilakukan agar pembagian insentif lebih adil dan sesuai dengan beban pelayanan masing-masing dapur. Dengan skema baru ini, setiap SPPG tidak lagi menerima insentif dengan nilai yang sama, melainkan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 serta Keputusan Kepala BGN tentang besaran insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.
“Perubahan insentif ini akan efektif dan kami berlakukan mulai tanggal 5 Oktober tahun 2026 dan kami harapkan baik itu mitra dan yayasan, kepala dapur SPPG, akuntan, ahli gizi dan semua tim dapur itu kemudian aware terhadap kebijakan ini dan mengikuti kebijakan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Sudaryono.
Melalui aturan tersebut, BGN meninggalkan skema insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari yang sebelumnya berlaku bagi seluruh dapur. Penghitungan kini dilakukan secara proporsional dengan nilai Rp2.000 untuk setiap porsi yang disalurkan.
Sudaryono menjelaskan, anggaran program MBG sebesar Rp15.000 per porsi telah dialokasikan ke dalam tiga komponen. Sebanyak Rp10.000 digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp2.000 dialokasikan sebagai insentif ketersediaan serta mutu layanan dapur.
Pembagian tersebut menjadi dasar penyesuaian skema insentif agar lebih mencerminkan aktivitas dan tanggung jawab masing-masing SPPG. Dapur yang melayani lebih banyak penerima manfaat akan memperoleh insentif sesuai jumlah porsi yang disalurkan.
Selain mengatur besaran insentif, BGN juga memperjelas ketentuan operasional yang menjadi dasar pemberiannya. SPPG yang sedang menjalani masa penangguhan atau suspend tidak diperbolehkan beroperasi dan tidak berhak menerima insentif.
Ketentuan itu juga berlaku ketika pelayanan MBG tidak dapat dilaksanakan akibat hari libur nasional maupun kondisi darurat yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan atau dialihkan menjadi pembelajaran daring.
Kondisi bencana turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan layanan. BGN mencontohkan situasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang dapat memengaruhi kelangsungan operasional dapur MBG.
Di sisi lain, BGN mempertegas mekanisme penetapan jumlah porsi dan penerima manfaat. Penghitungan tersebut, termasuk sebagai dasar pemberian biaya operasional dan insentif, harus mengacu pada surat penetapan terakhir yang diterbitkan BGN untuk masing-masing wilayah.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih sasaran penerima manfaat antardapur. Dengan penetapan yang lebih terukur, setiap SPPG diharapkan menjalankan pelayanan sesuai kapasitas dan alokasi penerima manfaat yang telah ditentukan.
Pengaturan kapasitas juga menjadi perhatian BGN agar distribusi beban pelayanan lebih seimbang. Dapur dengan kapasitas terbatas diharapkan tidak mengalami kelebihan beban atau overload, sementara SPPG berskala besar dapat mengoptimalkan operasional sesuai jumlah penerima manfaat.
Ke depan, BGN akan terus menyempurnakan penetapan sasaran penerima manfaat dengan memperhitungkan kapasitas riil dapur dan persebaran kelompok sasaran. Penyesuaian ini juga mencakup wilayah 3B (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Dengan demikian, pelaksanaan program MBG diharapkan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Penerapan skema insentif proporsional ini menjadi bagian dari upaya BGN memperbaiki tata kelola dapur MBG. Melalui penghitungan berdasarkan jumlah porsi, pemberian insentif diharapkan lebih terukur, transparan, dan sejalan dengan volume pelayanan setiap SPPG.