web statistic

Sekolah Elit & Bertaraf Internasional Exclude dari daftar Penerima Manfaat MBG

3 Menit Baca
(Dok Photo IST)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan gizi lebih tepat sasaran, terutama bagi sekolah yang membutuhkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Maluku dan Papua.

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, pencoretan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap data penerima manfaat MBG. Sekolah yang dikeluarkan mayoritas merupakan lembaga pendidikan swasta bertaraf internasional, sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi nasional maupun global, serta sekolah yang telah mandiri secara finansial.

Menurut Sudaryono, sekolah yang tidak lagi bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menjadi bagian dari satuan pendidikan yang dikeluarkan dari daftar penerima manfaat.

“Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerimaan manfaat Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Mayoritas yang kami keluarkan adalah sekolah swasta bertaraf internasional dan sekolah yang sudah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada dana BOS,” ujar Sudaryono dalam keterangan resminya.

Penataan penerima manfaat ini dilakukan melalui pendataan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Kedua kementerian tersebut dilibatkan untuk memastikan pemetaan kebutuhan MBG mencakup seluruh jenis satuan pendidikan.

Dari hasil pendataan terhadap lebih dari 580 ribu satuan pendidikan, BGN mencatat program MBG telah menjangkau lebih dari 340 ribu sekolah. Sementara itu, sekitar 240 ribu satuan pendidikan lainnya masih belum mendapatkan layanan.

Banyaknya sekolah yang belum terjangkau membuat BGN menerima berbagai permohonan agar program MBG segera diperluas. Namun, setiap pengajuan tidak serta-merta langsung dipenuhi. BGN akan melakukan verifikasi dan investigasi untuk memastikan kelayakan penerima sebelum memperluas layanan secara bertahap.

Sudaryono menegaskan, perluasan program tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah penerima, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan setiap daerah. Sekolah di wilayah 3T dan kawasan dengan angka stunting tinggi hingga sangat tinggi menjadi sasaran utama dalam pengembangan layanan berikutnya.

Perhatian khusus diberikan kepada kawasan timur Indonesia, terutama Maluku dan Papua. Berdasarkan pemetaan BGN, masih terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum terlayani MBG.

“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T serta wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali. Contohnya di Maluku dan Papua yang masih ada sekitar 15 ribu satuan pendidikan yang belum terlayani,” jelas Sudaryono.

Untuk mempercepat pemerataan program, BGN akan membuka unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di sejumlah wilayah prioritas. Penambahan dapur pelayanan tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan operasional dan kebutuhan di lapangan.

Melalui langkah tersebut, BGN berupaya mengarahkan distribusi MBG kepada kelompok penerima yang lebih membutuhkan. Penataan data penerima dan penambahan SPPG diharapkan dapat memperluas akses program, khususnya bagi satuan pendidikan yang selama ini belum tersentuh layanan pemenuhan gizi.

Share This Article