web statistic

Sadap Presiden Prabowo, Siapa Otak & Pemesan Informasi Rahasia Negara?

5 Menit Baca
(Dok Photo IST)

JAKARTA – Dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku atau pihak yang memerintahkan operasi. Aparat penegak hukum didesak membongkar jaringan di balik aksi tersebut, termasuk menelusuri ke mana informasi hasil sadapan disalurkan dan siapa yang menerima data strategis milik kepala negara.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, menilai dugaan penyadapan tersebut memiliki dimensi lebih serius daripada sekadar tindak pidana. Perkara ini juga menyangkut ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara.

Menurut Soleman, ada dua persoalan yang harus dipisahkan sekaligus ditangani secara menyeluruh, yakni pelanggaran hukum dan potensi ancaman terhadap kedaulatan. Kedua aspek tersebut membutuhkan penelusuran yang berbeda agar pengusutan tidak berhenti pada terbongkarnya pelaku utama.

Ia mengingatkan, penyidikan bisa kehilangan arah apabila hanya berfokus pada orang yang memberikan perintah penyadapan. Sebab, persoalan yang lebih besar justru terletak pada penggunaan dan distribusi informasi yang berhasil diperoleh secara ilegal.

“Kalau pelanggaran hukum memang benar berhenti sampai ke dia, sudah sampai situ. Saya yang perintahkan akhir. Tapi begitu berbicara ancaman kedaulatan, kepada siapa akan memberikan?” ujar Soleman dalam sebuah wawancara.

Soleman menegaskan, informasi yang dicuri dari lingkungan Presiden berpotensi membahayakan negara apabila jatuh ke tangan pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Karena itu, penyidik tidak cukup hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan dan siapa yang memerintahkannya.

“Ada dua masalah di sini, ada masalah pelanggaran hukum dan ada masalah ancaman kedaulatan,” katanya.

Desak Bentuk TGPF, Libatkan BAIS

Untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, Soleman mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tim ini dinilai perlu melibatkan unsur pertahanan, intelijen, serta institusi yang memiliki tanggung jawab dalam pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut dia, keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan agar penyelidikan tidak hanya mengungkap aspek pidana, tetapi juga mampu memetakan potensi ancaman terhadap keamanan negara. “Bentuklah satu tim TGPF,” tegasnya.

Soleman secara khusus menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dalam tim tersebut. Institusi intelijen dinilai memiliki peran penting untuk membantu menelusuri jejak digital, sasaran penyadapan, hingga kemungkinan jaringan yang menerima informasi hasil operasi.

Ia menilai ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab penyidik. Di antaranya, siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan, apa alasan mereka dipantau, serta kepada siapa informasi yang diperoleh kemudian disebarkan.

“Kalau mau lebih dari itu, maka harus ada tiga bagian. Minimal ada BAIS di sana untuk mencari tahu. Kepada siapa kamu edarkan hasilnya? Siapa saja yang kamu sadap? Mengapa dia yang kamu sadap?” tutur Soleman.

Penelusuran tersebut dinilai penting untuk mengetahui tujuan akhir pengumpulan informasi. Sebab, identitas pihak yang menerima hasil sadapan dan kepentingan di balik distribusi data menjadi bagian penting dalam mengungkap keseluruhan perkara.

Penyadapan Komunikasi Presiden Bisa Picu Kekacauan

Sementara itu, Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Erik Putra, mengingatkan bahwa dugaan penyadapan terhadap komunikasi dan aktivitas kepala negara menyimpan potensi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan.

Menurut Erik, informasi mengenai pergerakan Presiden hingga rencana kebijakan pemerintah dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengganggu jalannya pemerintahan apabila diperoleh melalui cara ilegal.

“Kalau setiap gerak-geriknya terpantau atau setiap kebijakannya dapat diketahui orang lain, pihak yang melakukan penyadapan bisa membuat kekacauan,” ungkap Erik.

Ia menjelaskan, informasi yang diperoleh dari penyadapan dapat membuka peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan intervensi atau rekayasa terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sebagai contoh, rencana kebijakan Presiden yang telah diketahui lebih awal oleh pihak penyadap berpotensi dimanfaatkan untuk menciptakan gangguan saat kebijakan tersebut dijalankan. Jika situasi itu terjadi, pelaksanaan program pemerintah bisa terganggu dan berdampak terhadap stabilitas pemerintahan.

“Misalnya, Presiden ingin mengeluarkan suatu kebijakan. Kemudian, pihak penyadap bisa merekayasa sesuatu sehingga kebijakannya menjadi kacau. Akibatnya, pemerintahan Presiden bisa terganggu dan nantinya pemerintahan menjadi tidak stabil. Itu yang saya khawatirkan,” tambahnya.

Meski demikian, dugaan adanya pihak ketiga yang menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Identitas penerima data, motif pengumpulan informasi, hingga kemungkinan pemanfaatannya untuk kepentingan tertentu masih menjadi aspek yang perlu diungkap.

Pengusutan perkara ini pun dinilai tidak cukup hanya dengan mencari siapa yang memasang alat sadap atau memberikan instruksi. Penelusuran harus menjangkau seluruh rantai informasi, mulai dari pihak yang menjadi sasaran, pelaksana penyadapan, pemberi perintah, hingga pihak yang diduga menerima hasilnya. (Vicky Vadila Muhti – Laporan 8)

Share This Article