web statistic

BGN Atur Ulang Insentif SPPG, Hari Libur dan Suspend Tak Dihitung

3 Menit Baca
BGN Tegaskan Dapur MBG yang Suspend Tak Dapat Insentif Operasional. (Foto: Istimewa)

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat mekanisme pemberian insentif operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menetapkan bahwa pembayaran hanya diberikan ketika dapur MBG benar-benar beroperasi dan melayani penerima manfaat.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan BGN seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, dapur SPPG yang sedang menjalani penghentian sementara atau suspend tidak akan memperoleh insentif karena tidak menjalankan pelayanan MBG.

Hal serupa berlaku ketika kegiatan pelayanan tidak dapat dilaksanakan akibat hari libur nasional maupun kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan.

“Melalui peraturan ini lebih ditegaskan bahwa dapur SPPG akan mendapatkan insentif manakala dapur itu beroperasi. Misalnya dapur mendapatkan suspend, maka dapur tidak dapat beroperasi sehingga tidak mendapatkan insentif,” ujar Sudaryono yang dikutip pada Rabu (18/11).

Dia mencontohkan kondisi bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang mengakibatkan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring.

Dalam situasi tersebut, dapur SPPG tidak memberikan pelayanan makanan secara langsung kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, insentif operasional tidak diberikan selama pelayanan tidak berlangsung.

Selain mengatur pembayaran insentif berdasarkan hari pelayanan efektif, BGN juga melakukan penataan jumlah penerima manfaat di setiap dapur SPPG. Penetapan jumlah porsi yang menjadi dasar penghitungan biaya operasional dan insentif mengacu pada surat penetapan penerima manfaat terakhir yang diterbitkan BGN untuk masing-masing dapur.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari ketimpangan distribusi penerima manfaat antardapur. BGN tidak ingin ada SPPG berkapasitas kecil yang harus melayani penerima manfaat melebihi kemampuannya, sementara dapur berkapasitas besar justru tidak memperoleh jumlah penerima yang optimal.

“Sehingga kami berharap tidak ada lagi perebutan penerima manfaat, tidak ada lagi dapur yang kecil kemudian menjadi overload karena terlalu banyak penerima manfaatnya, dan tidak ada lagi dapur yang besar menjadi kurang optimal karena mendapatkan porsi lebih kecil,” kata Sudaryono.

Dia menambahkan, BGN akan terus menyempurnakan surat penetapan jumlah penerima manfaat dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing dapur.

Penyesuaian juga memperhitungkan kelompok penerima manfaat yang berada di wilayah pelayanan SPPG, termasuk peserta didik di sekolah serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dengan pengaturan tersebut, pembagian penerima manfaat diharapkan lebih merata dan sesuai kemampuan pelayanan setiap dapur. BGN juga ingin memastikan tidak terjadi penumpukan beban kerja pada SPPG tertentu maupun pemanfaatan kapasitas dapur yang tidak maksimal.

Kebijakan mengenai hari pelayanan efektif dan pemberian insentif tersebut tertuang dalam Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026. Sementara itu, perubahan besaran insentif ditetapkan melalui keputusan Kepala BGN dan mulai diberlakukan pada 5 Oktober 2026.

Sudaryono meminta seluruh mitra, yayasan, kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, serta tim dapur memahami ketentuan tersebut agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai aturan.

Share This Article