JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait tindak pidana menuju pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Sikap tersebut disampaikan Safaruddin saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI, Rabu (18/11/2026).
Dalam penyampaian pendapat akhirnya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin menegaskan bahwa kekayaan negara harus dikelola demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menguntungkan segelintir pihak.
Safaruddin mengungkapkan, Fraksi PDIP mengaitkan dukungannya terhadap RUU tersebut dengan nilai-nilai Pancasila.
Menurut pandangan fraksi, kekuasaan negara merupakan amanah yang harus digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat.
“Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan negara harus diabdikan untuk kepentingan rakyat.”
“Kekayaan negara bukan milik segelintir orang, bukan pula instrumen untuk memperkaya kelompok yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap sumber daya,” ucap Safaruddin di sidang rapat paripurna, Rabu (18/11).
Ia menegaskan kekayaan negara juga dinilai bukan milik kelompok tertentu maupun sarana untuk memperkaya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap sumber daya.
Sebaliknya, seluruh kekayaan tersebut merupakan amanat rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
Atas dasar tersebut, Fraksi PDIP mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen hukum untuk memberantas kejahatan bermotif ekonomi.
Selain pemberantasan tindak pidana, regulasi ini diharapkan dapat membantu memulihkan kekayaan yang diperoleh melalui aktivitas ilegal agar dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Dalam pernyataan akhirnya, Fraksi PDIP secara tegas menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana dapat melanjutkan proses pembahasan menuju pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Persetujuan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangan akhir fraksi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI.
“Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh pembentukan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen negara untuk memberantas kejahatan yang bermotif ekonomi dan memulihkan kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana untuk kepentingan rakyat,” ucap Safaruddin.
(Vicky Vadila Muhti – Laporan 8)