Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjangkau sekitar 240 ribu satuan pendidikan yang belum menerima layanan tersebut. Perluasan program akan diprioritaskan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, berdasarkan pendataan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, jumlah satuan pendidikan di Indonesia mencapai lebih dari 580 ribu. Dari jumlah tersebut, lebih dari 340 ribu sekolah telah memperoleh layanan MBG.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 240 ribu satuan pendidikan yang belum mendapatkan program tersebut. Sekolah-sekolah itu tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan.
Sudaryono mengungkapkan, BGN menerima banyak permohonan dari sekolah yang ingin mendapatkan layanan MBG. Permohonan tersebut akan ditelusuri sebelum pemerintah menentukan tahapan perluasan program.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai dengan saat ini. Itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” ujar Sudaryono.
Dia menegaskan, pemerintah tidak akan memperluas pelayanan secara serentak. Penambahan penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan serta kesiapan fasilitas pendukung di setiap daerah.
Maluku dan Papua Jadi Wilayah Prioritas MBG
Dalam rencana perluasan tersebut, wilayah 3T menjadi salah satu sasaran utama BGN. Selain menghadapi kendala geografis dan akses distribusi, sejumlah daerah juga masih memiliki prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Sudaryono menyebut Maluku dan Papua sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum memperoleh layanan MBG.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” jelasnya.
Menurut Sudaryono, pemerataan MBG perlu memperhatikan kondisi setiap daerah agar program dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, wilayah dengan tantangan geografis dan persoalan gizi yang serius akan menjadi perhatian dalam penentuan prioritas.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, BGN berencana menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di sejumlah daerah sasaran. Aktivasi fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan kesiapan operasional, kapasitas pelayanan, dan jumlah calon penerima manfaat.
“Kami akan segera membuka SPPG di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur, sehingga implementasi program aktivasi pembukaan dapur SPPG bisa berjalan dengan aman, efisien, dan tepat sasaran,” kata Sudaryono.
Penambahan SPPG diharapkan dapat memperluas distribusi makanan bergizi, terutama bagi peserta didik di wilayah terpencil dan daerah yang masih menghadapi persoalan pemenuhan gizi.
Melalui strategi tersebut, BGN berupaya mempercepat pemerataan Program MBG dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah. Pemerintah juga menargetkan perluasan layanan berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur agar program dapat terlaksana secara aman, efisien, dan tepat sasaran.