web statistic

Yusril Minta Aktor di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Dibongkar

4 Menit Baca
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: Kumham Imipas)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.

Yusril menegaskan penyidikan tidak boleh berhenti pada oknum internal Kepolisian, tetapi harus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga menjadi perencana maupun pengendali.

Menurut dia, penyelidikan dapat berkembang ke kalangan elite politik hingga birokrasi pemerintahan apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya.”

“Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penyidikan Mengarah pada Dugaan Makar

Yusril mengungkapkan, perkembangan penyidikan mulai mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan sehingga kemungkinan keterlibatan aktor intelektual perlu didalami.

Aparat penegak hukum diminta mengidentifikasi pihak yang merancang, memerintahkan, melaksanakan, hingga diduga mengendalikan operasi penyadapan tersebut.

Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) LSP, Yusril meminta penyidik mendalami tujuan penggunaan alat tersebut.

Dia juga menilai dugaan keterlibatan oknum Kepolisian dalam perkara ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan pengungkapan secara menyeluruh.

Menurut Yusril, kasus tersebut tergolong luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.

Pengamanan Presiden dan Wapres Tetap Diperkuat

Di tengah proses penyidikan, pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal dengan dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pemerintah juga terus memantau perkembangan perkara serta mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh fakta dan pihak yang bertanggung jawab.

Yusril menekankan pentingnya penanganan perkara secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah Siapkan Penguatan Aturan Penyadapan

Selain mendorong pengusutan kasus, pemerintah berkomunikasi dengan DPR RI untuk memperkuat regulasi yang mengatur kewenangan penyadapan oleh lembaga negara.

Yusril menjelaskan pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut untuk menjerat peristiwa yang sudah terjadi.

Langkah tersebut bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang tidak membenarkan pemberlakuan aturan pidana secara retroaktif.

“Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” ujar dia.

Kewenangan Penyadapan Bakal Diawasi Lebih Ketat

Pemerintah berencana mengevaluasi mekanisme pengawasan penggunaan perangkat penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.

Sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan berdasarkan undang-undang, antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pengawasan internal maupun eksternal dinilai perlu diperkuat agar penggunaan teknologi penyadapan tetap berada dalam koridor hukum.

“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” kata Yusril.

Pemerintah berharap pengusutan dugaan penyadapan Presiden dapat mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya pihak yang berada di balik operasi tersebut.

Hasil penyidikan nantinya diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyadapan di lingkungan lembaga negara. (FB)

Share This Article