JAKARTA – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset negara. Namun, upaya tersebut perlu didukung aturan pelaksana yang jelas agar aset hasil perampasan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pengaturan mengenai pengelolaan aset menjadi salah satu aspek penting yang perlu disiapkan setelah undang-undang tersebut disahkan.
Menurutnya, RUU Perampasan Aset telah memberikan kerangka umum mengenai aset yang dapat dirampas negara. Selanjutnya, diperlukan aturan turunan yang mengatur lebih terperinci mekanisme pengelolaan hingga pemanfaatan aset tersebut.
“Saya kira itu nanti pasti masih ada aturan turunannya setelah undang-undang perampasan aset disahkan. Jadi harus ada peraturan turunan untuk memastikan bagaimana aset-aset itu dikelola,” ujarnya kepada Garuda TV, Kamis (19/11/2026).
Lucius menjelaskan, aturan pelaksana tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab mengelola aset, mekanisme pemanfaatan barang maupun uang hasil perampasan, serta proses penyaluran manfaatnya agar tepat sasaran.
Selain itu, pengaturan mengenai batasan dan jangka waktu pelaksanaan proses perampasan juga perlu diperjelas. Dengan demikian, setiap tahapan dapat berjalan secara terukur dan memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, pengelolaan aset yang tertata menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan perampasan aset tidak berhenti pada proses penyitaan semata. Aset yang berhasil dirampas perlu dikelola secara optimal sehingga hasilnya dapat memberikan nilai tambah bagi negara.
Karena itu, penyusunan regulasi turunan dan penguatan sinergi pengawasan perlu menjadi perhatian dalam tahap implementasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.
Dengan mekanisme yang jelas serta pengawasan yang konsisten, kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan pemulihan aset negara dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fanny Marizka – (Laporan 8)