JAKARTA – Bareskrim Polri memeriksa empat tersangka kasus penyadapan ilegal untuk mendalami dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik kini menelusuri keterangan para tersangka dan saksi lain guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak tambahan dalam perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pemeriksaan terhadap empat tersangka penyadapan ilegal telah rampung. Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi lain yang dinilai mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan dugaan rencana makar.
“Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya,” kata Susatyo kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Susatyo, keterangan para saksi masih didalami untuk melihat kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Penyidik akan mencocokkan keterangan tersebut dengan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial ya, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” ujarnya.
Setelah merampungkan pemeriksaan, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal pada Kamis. Pembahasan difokuskan pada konstruksi hukum dugaan makar, termasuk pemenuhan unsur pemufakatan jahat, persiapan, hingga perbuatan permulaan.
Susatyo mengatakan, seluruh unsur pidana tersebut harus didalami dan dibuktikan melalui proses penyidikan. Hasil gelar perkara internal selanjutnya akan dibahas bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Nah, ini harus kami buktikan. Besok kami konstruksi sudah kami gelar pada hari ini, besok kami akan bersama JPU,” tegasnya.
Penyidikan Dugaan Makar Dikembangkan dari Kasus Penyadapan
Penyidikan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo ini berkaitan dengan pengembangan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang sebelumnya ditangani Bareskrim Polri.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Terkait status penahanan, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi dikenai tahanan rumah dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya.
Proses hukum terhadap para tersangka juga berjalan melalui mekanisme internal kepolisian. Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (10/11/2026).
Sanksi serupa kemudian dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso melalui sidang etik yang digelar Selasa (17/11/2026).
Nomor Pejabat hingga Aktivis Diduga Jadi Sasaran
Dalam pengungkapan perkara penyadapan ilegal, penyidik menemukan dugaan penyusupan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang sah.
Praktik tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik mendalami penggunaan sistem tersebut untuk memantau komunikasi sejumlah pihak secara ilegal.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Nomor milik sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media, aktivis organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.
Dalam perkara penyadapan dan akses ilegal tersebut, keempat tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana. Penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Penyidik turut menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Sementara itu, penyidikan dugaan makar masih berlanjut. Bareskrim akan mengoordinasikan hasil pendalaman perkara dengan JPU untuk menguji konstruksi hukum dan kecukupan unsur pidana yang disangkakan.