JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat instrumen penegakan hukum, tetapi juga mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana yang merugikan negara.
Agar penerapannya berjalan efektif, kesiapan aparat penegak hukum, sinkronisasi aturan, serta pengawasan bersama menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, UU Perampasan Aset dapat diterapkan secara tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menyambut positif pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, lahirnya UU Perampasan Aset menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Dia menilai, proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah berlangsung sekitar 18 tahun hingga akhirnya mendapat perhatian lebih intensif pada 2025 merupakan perjalanan penting dalam penyelesaian agenda pembaruan hukum nasional.
Terlebih, pembahasan regulasi tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yakni sebelum 15 Desember 2026.
Efriza menjelaskan, setidaknya terdapat tiga hal penting dari pengesahan UU Perampasan Aset. Pertama, regulasi tersebut mencerminkan komitmen bersama pemerintah dan DPR dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Kedua, UU ini memberikan penguatan instrumen hukum bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri, memblokir, hingga menyita aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Ketiga, pendekatan pemberantasan kejahatan diharapkan semakin berorientasi pada pemulihan aset. Dengan begitu, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.
“Artinya, dari RUU Perampasan Aset ini ada banyak hal yang bisa kita tarik. Kesimpulan pertama adalah ada keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, yang kedua ada penguatan di dalam pemberantasan korupsi,” ujar Efriza.
Kesiapan Lembaga Jadi Penentu
Meski demikian, pengesahan UU Perampasan Aset perlu diikuti dengan kesiapan seluruh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya. Efriza menilai, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan perlu melakukan penyesuaian internal agar ketentuan baru tersebut dapat diterapkan secara optimal.
Hal ini mengingat cakupan tindak pidana yang berkaitan dengan perampasan aset cukup luas, mulai dari korupsi, narkotika, hingga pendanaan terorisme.
Karena itu, setiap institusi perlu menyiapkan mekanisme kerja dan aturan teknis yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Perampasan Aset. Langkah tersebut penting agar pelaksanaan di lapangan memiliki pedoman yang jelas dan berjalan selaras antarlembaga.
“Yang terdepan adalah bagaimana mereka beradaptasi dan membuat peraturan yang baru untuk penyelenggaraan institusinya dengan berpedoman pada UU Perampasan Aset ini,” katanya.
Selain kesiapan institusi, sinkronisasi dengan berbagai regulasi lain juga perlu menjadi perhatian. Penyusunan aturan pelaksana diharapkan sejalan dengan agenda pembaruan hukum nasional, termasuk pembahasan mengenai redefinisi unsur kerugian negara.
Dengan adanya keselarasan tersebut, berbagai instrumen hukum dapat saling melengkapi dan mendukung efektivitas penegakan hukum.
Pengawasan Perkuat Kepastian Hukum
Di sisi lain, Efriza menilai pengawasan memiliki peran penting untuk memastikan UU Perampasan Aset berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
Pengawasan yang dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel dapat membantu menjaga pelaksanaan regulasi tetap berada dalam koridor hukum. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak.
Dalam hal ini, masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat mengambil bagian melalui pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi undang-undang tersebut.
Selain itu, mekanisme konstitusional melalui pengajuan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dapat dimanfaatkan apabila terdapat ketentuan yang dinilai perlu diuji atau disempurnakan.
Dengan dukungan kesiapan kelembagaan, aturan pelaksana yang selaras, serta pengawasan yang konstruktif, UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen yang semakin kuat dalam pemberantasan korupsi.
Pengesahan regulasi ini sekaligus membuka peluang bagi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pemulihan aset negara dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Vicky Vadila Muhti – (Laporan 8)