JAKARTA – Kehilangan sertipikat tanah bukan berarti hak kepemilikan atas tanah ikut hilang. Masyarakat tetap bisa mendapatkan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah), tetapi ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi, termasuk pengambilan sumpah oleh pemegang hak.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam aturan itu, pemohon diwajibkan memberikan keterangan mengenai kehilangan sertipikat di bawah sumpah di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah bukan sekadar formalitas dalam proses penerbitan sertipikat pengganti. Tahapan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas informasi yang disampaikan.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (18/11/2026).
Menurut dia, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan permohonan penerbitan sertipikat pengganti tidak didasarkan pada keterangan yang keliru atau tidak benar.
Salah satu kemungkinan yang perlu diantisipasi adalah ketika sertipikat dilaporkan hilang, padahal dokumen aslinya masih dikuasai pihak lain karena adanya hubungan hukum tertentu.
Karena itu, proses penerbitan sertipikat pengganti tidak hanya mengandalkan keterangan pemohon. Kantah juga akan mengumumkan permohonan tersebut agar pihak lain yang memiliki kepentingan dapat menyampaikan keberatan.
Sesuai ketentuan, masyarakat memiliki waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan untuk mengajukan keberatan. Apabila keberatan yang disampaikan dinilai memiliki dasar yang kuat, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk menolak penerbitan sertipikat pengganti.
Asnaedi menegaskan, hilangnya dokumen fisik sertipikat tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah. Penerbitan sertipikat pengganti bertujuan menyediakan kembali dokumen resmi sebagai tanda bukti hak dengan tetap mengacu pada data pendaftaran tanah.
Selain sertipikat hilang, masyarakat juga bisa mengajukan penerbitan sertipikat pengganti apabila dokumen mengalami kerusakan. Kondisi tersebut bisa disebabkan berbagai hal, mulai dari serangan rayap hingga kebakaran dan banjir.
Persyaratan pengurusannya akan disesuaikan dengan kondisi sertipikat yang dimiliki pemohon.
Sementara itu, bagi masyarakat yang menggunakan Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti data kepemilikan ikut hilang. Data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga pemegang hak dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya melalui layanan yang tersedia sesuai ketentuan.
ATR/BPN pun mengimbau masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertipikat tanah agar segera mengurus dokumen penggantinya melalui Kantah. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan resmi tanpa harus bergantung pada perantara.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi.